Swasembada Pangan Tak Cukup Hanya Mengejar Produksi, Petani Harus Sejahtera!

Pendekatan yang lebih holistik diperlukan, agar swasembada tidak hanya berarti cukup pangan, melainkan juga adil bagi petani dan berkelanjutan bagi sistem pertanian nasional.

JAKARTA – Pemerintah jangan hanya menjadikan capaian produksi sebagai tolok ukur swasembada pangan, karena keberhasilan sektor ini sejatinya ditentukan oleh banyak faktor lain. Kesejahteraan petani, ketersediaan infrastruktur pertanian, hingga efisiensi rantai pasok menjadi komponen penting yang memperkuat ekosistem pangan nasional.

Fokus berlebihan pada angka produksi bisa menimbulkan distorsi kebijakan, mengingat peningkatan output tak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petani atau ketahanan pangan jangka panjang. Pendekatan yang lebih holistik diperlukan, agar swasembada tidak hanya berarti cukup pangan, melainkan juga adil bagi petani dan berkelanjutan bagi sistem pertanian nasional.

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan memberikan sejumlah catatan terhadap swasembada pangan, yang ditargetkan dalam waktu 2-3 bulan ke depan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman akan tercapai atau di akhir 2025. "Bagi kami, persoalan utama pertanian nasional bukan hanya berapa banyak beras yang dipanen, tetapi seberapa kuat fondasi ekosistem pertanian kita untuk menopang ketahanan pangan secara berkelanjutan," jelas Daniel dikutip dari laman resmi DPR RI di Jakarta, Kamis (16/10).

Dia mengapresiasi kenaikan produksi beras nasional yang mencapai 33 juta ton tahun ini. Namun, pihaknya juga mengingatkan masih banyak petani yang menghadapi beban biaya produksi tinggi akibat harga pupuk, benih unggul, dan solar subsidi yang tidak merata.

"Jadi biaya produksi yang tidak efisiensi penting untuk diatasi karena bila tidak akan menggerus daya saing produksi petani kita," ungkap Politisi Fraksi PKB ini.

Karena itu, Daniel meminta pemerintah menyiapkan strategi substitusi impor dan memperkuat industri hulu pertanian dalam negeri agar ketahanan pangan benar-benar berdiri di atas kaki sendiri. Tak hanya itu, data curah hujan ekstrem dan pola musim yang tidak menentu tahun ini juga harus menjadi perhatian pemerintah.

Menurutnya, perubahan iklim menjadi ancaman nyata bagi stabilitas produksi pangan. “Target swasembada tidak akan tercapai tanpa adaptasi iklim di sektor pertanian. Misalnya, pembangunan embung, irigasi presisi, serta varietas benih tahan kekeringan dan banjir,” tuturnya.

Persoalan Klasik

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menegaskan pentingnya jaminan harga dan penyerapan hasil panen petani, khususnya gabah dan jagung, agar petani tidak terus merugi akibat fluktuasi pasar. Dia menilai pemerintah harus hadir memastikan harga pokok pembelian (HPP) ditegakkan dan mekanisme serapan oleh Bulog maupun BUMN pangan lainnya berjalan efektif di lapangan.

Menurutnya, penyerapan hasil panen menjadi persoalan klasik yang selalu muncul setiap musim panen. Di sejumlah daerah sentra pangan, petani sering kali kesulitan menjual gabah atau jagungnya karena keterlambatan intervensi pemerintah dan terbatasnya kapasitas penyerapan Bulog. Dia juga menyoroti kondisi harga gabah dan jagung yang kerap turun tajam saat panen raya.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Oktober 2025, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani rata-rata 6.100 rupiah per kilogram (kg), masih di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar 5.000 rupiah per kg, namun di beberapa wilayah harga sudah mulai melemah.Sementara harga jagung pipilan kering berkisar 5.500–6.000 rupiah per kilogram, tetapi petani mengeluhkan biaya produksi yang terus meningkat, terutama pupuk dan transportasi.

Seperti diketahui, awal pekan ini, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto agar percepatan swasembada pangan dilakukan seiring peningkatan kesejahteraan petani melalui kebijakan yang menguntungkan dan berkeadilan. Amran menegaskan target swasembada, khususnya komoditas beras, yang pada awalnya dibidik dapat tercapai dalam waktu empat tahun, namun dipercepat menjadi hanya satu tahun oleh Presiden Prabowo.