Rupiah Tertekan Ganda! Perang Dagang dan Shutdown AS Bikin Investor Ketar-Ketir: Mata Uang Garuda Kembali Melemah 0,12 Persen Sepekan Ini

JAKARTA – Laju pelemahan rupiah sepekan ini terlihat semakin dalam dibandingkan pekan sebelumnya, menandakan tekanan eksternal yang masih kuat membayangi pasar keuangan domestik.

Dua faktor utama jadi biang keroknya, yakni memanasnya kembali perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, serta meningkatnya risiko shutdown pemerintahan AS yang menambah ketidakpastian global.

Kedua isu tersebut memicu arus modal keluar dari aset berisiko di pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, karena investor memilih berlindung pada dolar AS dan obligasi pemerintah AS yang dianggap lebih aman.

Sentimen hati-hati ini membuat rupiah sulit menahan tekanan, meskipun sempat mendapat angin segar dari sinyal dovish The Fed yang mengindikasikan kemungkinan pelonggaran kebijakan moneter.

Sayangnya, sentimen positif dari The Fed itu tak cukup kuat menahan gelombang kekhawatiran global. Kombinasi perang dagang dan potensi shutdown membuat pasar lebih fokus pada risiko daripada peluang.

Sepekan ini atau periode perdagangan 13-17 Oktober 2025, nilai tukar rupiah bergerak melemah 20 poin atau 0,12 persen atau lebih tinggi dibandingkan pelemahan pada pekan 6-10 Oktober 2025 sebesar 7 poin atau sekitar 0,04 persen.

Untuk saat ini, pasar jelas masih memilih siaga penuh menghadapi ‘double pressure’ atau tekanan ganda dari Washington dan Beijing.

Seperti diketahui, kurs rupiah terhadap dollar AS pada penutupan perdagangan, Jumat (17/10) sore, melemah tipis sebesar 9 poin atau 0,05 persen menjadi Rp16.590 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.581 per dolar AS, sementara pada Jumat (10/10) nilai tukarnya berada di posisi 16.570 rupiah per dolar AS.

Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menganggap pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi sikap waspada investor terkait ketegangan perdagangan Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok.

“Trump telah mengumumkan rencana untuk mengenakan tarif tambahan 100 persen pada semua impor dari Tiongkok mulai bulan depan sebagai tanggapan atas pembatasan Beijing terhadap pengiriman logam tanah jarang,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (17/10).

Pemerintah Tiongkok menegaskan tetap melanjutkan kebijakan pembatasan ekspor tanah jarang meski mendapat kritikan dari AS.

Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian, langkah-langkah pengendalian ekspor Tiongkok konsisten dengan praktik internasional dan diambil untuk lebih menjaga perdamaian dunia dan stabilitas regional, serta guna memenuhi kewajiban non-proliferasi dan kewajiban internasional Tiongkok lainnya.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pernyataan Menteri Keuangan AS Scott Bessent di Washington yang mengatakan bahwa tindakan terkait logam tanah jarang telah menciptakan perpecahan "Tiongkok versus dunia" dan menjadikan Beijing "mitra yang tidak dapat diandalkan”.

Pada Kamis (9/10), Kementerian Perdagangan Tiongkok mengumumkan pembatasan dan kontrol ekspor logam tanah jarang yang akan mulai berlaku secara bertahap pada 8 November 2025, kemudian sepenuhnya pada 1 Desember 2025. Alasan pembatasan itu adalah demi mencegah penyalahgunaan logam tanah jarang di sektor militer dan bidang sensitif lainnya.

Perusahaan yang memiliki hubungan dengan militer asing atau masuk daftar pengawasan ekspor akan ditolak izinnya, sementara permohonan ekspor untuk produk yang berpotensi digunakan dalam persenjataan atau aktivitas terorisme juga takkan disetujui.

Pembatasan baru mewajibkan entitas asing memperoleh lisensi untuk mengekspor produk yang mengandung lebih dari 0,1 persen bahan tanah jarang domestik atau diproduksi menggunakan teknologi Tiongkok. Permohonan untuk barang yang dapat digunakan dalam senjata atau tujuan militer akan ditolak.

Presiden AS Donald Trump pada 10 Oktober menanggapi pembatasan itu dengan berang mengumumkan tarif baru 100 persen atas impor dari Tiongkok mulai 1 November 2025, serta kontrol ekspor pada seluruh perangkat lunak kritis.

Di sisi lain, sentimen juga berasal dari kemungkinan kuat pemangkasan suku bunga The Fed pada bulan ini karena data ekonomi terus menunjukkan penurunan inflasi dan perlambatan pertumbuhan.

Gubernur The Fed Jerome Powell disebut telah memberikan pernyataan dovish, yang mengisyaratkan risiko penurunan di pasar tenaga kerja. “(Dia juga) mengisyaratkan bahwa bank sentral akan tetap bergantung pada data dan melanjutkan kebijakan berdasarkan pertemuan demi pertemuan,” kata Ibrahim.