Langkah Menkeu Tekan Utang Jadi Daya Tarik Investasi di Indonesia

JAKARTA - Reli harga Surat Utang Negara (SUN) terus berlanjut di tengah strategi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa melakukan efisiensi dan pengalihan anggaran belanja negara yang tidak terserap sesuai rencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya yang mengaku tidak suka banyak utang dalam mengelola anggaran merasa senang dengan capaian yield (imbal hasil) Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun yang turun dari 6,97 persen menjadi 6,09 persen.

Efisiensi juga papar Menkeu dapat dilakukan dengan cara mengurangi jumlah utang negara dari target semula. Hal itulah yang mendorong harga SUN untuk terus melejit di pasar.

“Bisa juga saya pakai untuk mengurangi utang saya, mengurangi penerbitan SBN,” kata Purbaya.

Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE) Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Aloysius Gunandi Brata, menilai langkah Menkeu Purbaya untuk menekan penggunaan utang negara merupakan sinyal positif bagi kredibilitas fiskal dan daya tarik investasi Indonesia.

Menurutnya, efisiensi penggunaan utang penting dilakukan untuk dua tujuan utama, menekan kebutuhan utang baru dan meningkatkan produktivitas pemanfaatan utang. Dengan demikian, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) akan menurun secara alamiah, baik karena total utang yang terkendali maupun karena pertumbuhan ekonomi yang sehat.

“Jika ekonomi tumbuh dengan baik dan pengelolaan utang terkendali, Indonesia akan semakin menarik bagi investor tanpa perlu strategi ‘jual murah’ seperti pemberian insentif pajak berlebihan,” kata Aloysius, Kamis (16/10).

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa langkah tersebut hanya akan efektif bila disertai pembenahan serius terhadap ketidaktepatan dan pemborosan dalam belanja negara. Tantangan terbesar, menurutnya, justru datang dari birokrasi dan kelompok-kelompok yang selama ini diuntungkan oleh praktik penggunaan utang secara tidak disiplin.

“Langkah tegas harus diambil, misalnya menolak penggunaan APBN untuk menutup kewajiban proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung. Jika itu dibebankan pada APBN, maka hanya akan memunculkan kebutuhan berutang baru dalam skala besar,” kata Aloysius.

Aloysius juga menilai pentingnya mendorong reformasi pajak agar kebijakan fiskal semakin kredibel. Pemerintah, katanya, harus serius menindak penunggak pajak tanpa tebang pilih. Selain itu, aparat pajak perlu bertindak hati-hati agar tidak menimbulkan kontroversi yang dapat merusak kepercayaan publik.

“Jika Pemerintah berhasil membereskan kebocoran pajak dan menunjukkan integritas, maka kesadaran publik untuk membayar pajak akan meningkat. Itu akan memperkuat kemampuan negara membiayai pembangunan tanpa harus menambah utang,” tegasnya.

Patut Diapresiasi

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Fitra, Badiul Hadi mengatakan, pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang tidak suka banyak utang patut diapresiasi, tetapi juga perlu diuji secara faktual. Sebab, di balik retorika efisiensi dan penurunan yield SBN, kenyataannya utang negara masih terus menanjak, baik dari sisi pokok maupun biaya bunganya.

Per September 2025, posisi utang pemerintah sudah mencapai 9.000 triliun rupiah, naik signifikan dibandingkan awal 2020 yang masih di dikisaran 6.000 triliun rupiah. Menkeu katanya sah saja berbangga diri dengan penurunan yield SBN dari 6,97 persen menjadi 6,09 persen. Namun penurunan itu, klaimnya lebih banyak ditopang faktor eksternal diataranya sentimen global, kebijakan The Fed yang longgar, dan stabilitas politik domestik, ketimbang hasil langsung dari kebijakan efisiensi APBN.

Efisiensi yang ditopang oleh anggaran tidak terserap katanya, justru menunjukkan lemahnya daya serap birokrasi dan perencanaan yang tidak sinkron dengan realitas lapangan. Saat belanja publik tidak terserap, ekonomi daerah kehilangan daya dorong, dan agenda pemerataan pun mandek.