Keamanan Pesantren dan Rumah Ibadah Jadi Prioritas Nasional

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat keamanan dan keselamatan di lingkungan pondok pesantren (ponpes) serta rumah ibadah di seluruh Indonesia dan menjadikannya sebagai prioritas nasional.

Dalam acara penandatanganan kesepakatan bersama terkait sinergi penyelenggaraan infrastruktur pesantren di Kantor Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Jakarta, Selasa (14/10), Menag menyoroti banyak rumah ibadah yang dibangun di wilayah rawan longsor dan bencana lain.

“Banyak sekali mereka itu dibangun di tingkat kemiringan yang rawan longsor. Bahkan ada juga yang dibangun di puncak bukit yang rawan dengan berbagai macam akibat termasuk longsor. Ada yang dibangun di pinggir kali, di pinggir sungai, di pinggir danau, di pinggir laut. Kakinya sebelah di pantai dan itu sangat rawan dengan gelombang dan hanyut,” katanya.

Menag juga memaparkan saat ini terdapat 42.369 pondok pesantren di Indonesia yang seluruhnya berstatus swasta. Sementara itu hanya sekitar lima persen madrasah yang berstatus negeri.

Maka dari itu, kata dia, sebagai langkah awal pihaknya menggandeng perguruan tinggi keagamaan, seperti UIN dan IAIN, yang memiliki fakultas teknik untuk membantu pemeriksaan teknis terhadap bangunan-bangunan berisiko.

Ke depan Menag Nasaruddin mengatakan pihaknya akan membuat peraturan untuk memberikan keringanan izin pembangunan bagi pesantren, agar tidak terbebani biaya administrasi yang tinggi.

Komitmen Pemerintah

Dalam kesempatan yang sama, Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan Presiden RI Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar bantuan pembangunan dan renovasi diberikan secara prioritas kepada pesantren dengan kondisi rawan, memiliki lebih dari seribu santri, dan yang tidak mampu melanjutkan pembangunan. 

“Pemerintah tidak ingin anak-anak didik kita belajar dalam keadaan rawan dan bahaya atas lingkungan pendidikan yang kurang nyaman karena itu kita akan terus hadir sebagai komitmen pemerintah untuk bersama-sama mewujudkan lembaga pendidikan yang layak, aman, nyaman, dan menjadi bagian dari ekosistem pendidikan yang mencerdaskan,” ucapnya.

Ia menilai pesantren yang tersebar dari Sabang hingga Merauke memiliki keragaman bentuk dan model pendidikan, mulai dari yang tradisional hingga modern. Namun, banyak pesantren yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan infrastruktur.

Cak Imin menyebut, sekitar 80 persen santri berasal dari keluarga miskin karena biaya pendidikan di pesantren relatif murah bahkan gratis. Karena itu, Menko PM menilai pentingnya peran aktif daerah dalam memastikan keselamatan santri melalui intervensi pembangunan yang tepat. Ant/S-2