Hati-hati, Pemerintah Jangan Terjebak Beban Cicilan Utang yang Beratkan APBN

Utang Luar Negeri

JAKARTA - Upaya Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) yang gencar mencari sumber pembiayaan dengan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) menyebabkan kenaikan Utang Luar Negeri (ULN) pada kuartal II-2026.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (18/8) mengatakan posisi utang luar negeri pada kuartal kedua naik 4,4 persen mencapai 453,4 miliar dollar AS yang berasal dari utang pemerintah dan bank sentral (pembiayaan publik).

Utang luar negeri pemerintah tumbuh 1,62 miliar dollar AS setara dengan 2,9 persen menjadi 216,29 miliar dollar AS, sementara sektor swasta masih terkontraksi 0,6 persen di posisi 194,6 miliar dollar AS.

Perkembangan ULN Pemerintah tersebut kata Ramdan terutama dipengaruhi aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Sementara itu, peningkatan ULN bank sentral terutama didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak ketidakpastian global yang kembali meningkat.

Menanggapi kenaikan ULN tersebut, Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indomesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky, menilai kenaikan ULN meski masih dalam batas wajar, namun kehatian hatian harus diutamakan.

“Dengan kenaikan ULN tersebut, perlu diantisipasi besarnya DSR (Debt Service Ratio) Indonesia apalagi dengan tren suku bunga yang sedang tinggi sehingga debt service kita meningkat,”kata Riefky.

Menurutnya, rasio ULN terhadap PDB sebesar 30,6 persen masih tergolong aman jika dibandingkan standar kehati- hatian internasional.

Namun ia mengingatkan, indikator yang lebih krusial ke depan adalah Debt Service Ratio atau kemampuan membayar bunga dan pokok utang.

Dengan tren suku bunga acuan global yang masih berada di level tinggi, beban cicilan utang Indonesia berpotensi semakin besar.

Hal itu bisa menekan ruang fiskal pemerintah dan mengurangi fleksibilitas kebijakan ekonomi.

“Kenaikan suku bunga The Fed dan bank sentral negara maju lainnya membuat biaya pinjaman luar negeri jadi lebih mahal. Jadi walaupun jumlah utangnya naik tidak terlalu tajam, tapi cicilannya yang akan terasa,” paparnya.

Dorong Pertumbuhan

Riefky pun menekankan pentingnya memastikan bahwa tambahan ULN, terutama yang ditarik pemerintah, digunakan untuk kegiatan yang produktif.

“Fokus ke depan adalah bagaimana memastikan kenaikan ULN ini produktif, tidak hanya untuk menutup defisit, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang bisa menutup beban cicilan utangnya,” tegasnya.

Jika ULN digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur, penguatan sektor produktif, dan peningkatan daya saing, maka beban cicilan di masa depan masih bisa tertutupi oleh tambahan penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi.

Sebaliknya, jika ULN hanya digunakan untuk menutup defisit jangka pendek tanpa diiringi peningkatan kapasitas produksi, maka risiko beban utang akan semakin berat.

Dia berharap Pemerintah menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan dan keberlanjutan fiskal.

Pengelolaan ULN yang hati-hati dinilai penting agar RI tidak terjebak dalam beban cicilan yang memberatkan APBN.