DPR Dorong Relokasi Anggaran untuk Tangani Dampak Gempa NTT

Tanggap Bencana

Jakarta – DPR RI mendorong pemerintah mengambil langkah cepat untuk menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk melakukan relokasi anggaran guna mempercepat penanganan dan pemulihan di wilayah terdampak.

Dikutip dari Antara, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan sejumlah pimpinan dan anggota DPR bersama perwakilan pemerintah akan bertolak ke NTT pada Rabu (19/8) untuk meninjau kondisi sekaligus mendorong penyaluran bantuan dan penyesuaian anggaran yang diperlukan.

“Diinformasikan bahwa pada esok hari, pimpinan DPR telah menugaskan beberapa pimpinan dan anggota DPR beserta Menteri Keuangan dan menteri terkait lainnya untuk berangkat ke NTT, untuk kemudian memberikan bantuan-bantuan serta mendorong relokasi anggaran yang dianggap perlu,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8).

DPR juga menyampaikan duka cita atas gempa yang melanda NTT dan wilayah sekitarnya pada Sabtu (15/8), yang menyebabkan sejumlah warga luka-luka hingga meninggal dunia.

Sehari sebelumnya, DPR telah mengirimkan perwakilan ke NTT untuk menjalankan fungsi pengawasan sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah terkait penanganan bencana.

Satuan Tugas Penanggulangan Pascabencana (Galapana) DPR sebelumnya juga meninjau sejumlah wilayah terdampak gempa bermagnitudo 7,7 di NTT.

Peninjauan dilakukan untuk mengawal percepatan penanganan korban serta memastikan kebutuhan masyarakat segera terpenuhi.

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal di Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT, Minggu (16/8), mengatakan DPR meminta laporan mengenai kondisi terkini, langkah tanggap darurat, serta kebutuhan mendesak masyarakat di wilayah terdampak.

“Kita minta laporan kondisi existing, kemudian langkah taktis yang diambil pada masa tanggap darurat, kemudian juga penanganan yang harus segera cepat dilakukan,” kata Cucun.

Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan pemerintah pusat mengerahkan sumber daya lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat penanganan tanggap darurat serta pemulihan akibat gempa bermagnitudo 7,7 di NTT.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, Agus mengatakan pengerahan lintas sektor tersebut merupakan instruksi Presiden Subianto yang ditindaklanjuti melalui pembagian tugas di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).