Disindir DPR, Menkeu Purbaya: Bukan Nyinyir, Tapi Menjaga Efektivitas Anggaran!

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kritik dari Komisi XI DPR RI yang menilai dirinya terlalu sering berkomentar terkait kebijakan kementerian lain.

Purbaya menegaskan, apa yang disampaikan selama ini bukan bentuk intervensi atau penilaian terhadap kinerja kementerian/lembaga (K/L) lain, melainkan bagian dari tanggung jawabnya dalam memastikan efektivitas penggunaan anggaran negara.

Menurut Purbaya, koordinasi dan sinergi antarkementerian merupakan hal penting agar kebijakan fiskal berjalan optimal dan penyerapan anggaran dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.

Ia menekankan bahwa fungsi Kementerian Keuangan bukan hanya mengelola kas negara, tetapi juga memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberi hasil maksimal bagi masyarakat.

Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan posisi Menkeu sebagai pengawal disiplin fiskal dan transparansi, di tengah dinamika kebijakan lintas sektor yang kerap membutuhkan penyelarasan pandangan antarinstansi.

"Saya berkepentingan agar anggaran saya terserap. Kalau enggak terserap, saya ambil uangnya. Itu aja. Saya enggak mengomentari kerja mereka," kata Purbaya, di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu (15/10).

Menurut dia, mekanisme penyisiran dan realokasi anggaran yang tidak terserap merupakan prosedur rutin dalam pengelolaan keuangan negara dan tidak harus melalui persetujuan DPR selama penggunaannya sesuai ketentuan.

"Enggak (perlu persetujuan). Itu kan setiap bulan juga ada yang lebih kan anggarannya. Ada yang enggak terpakai, ya saya ambil aja, atau bisa dibelanjakan. Kalau belanja ke tempat lain mungkin iya, tapi kan ada belanja-belanja yang enggak harus persetujuan parlemen," ujar Bendahara Negara tersebut.

Sebagian anggaran yang tidak terserap justru bisa digunakan untuk mengurangi penerbitan utang negara, sehingga menekan potensi pemborosan fiskal.

"Saya mencegah inefficiency budget dengan menerbitkan surat utang tambahan yang uangnya enggak dipakai," kata dia lagi.

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengingatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pentingnya menjaga komunikasi politik serta menghindari kesan selalu mengomentari kebijakan kementerian lain.

"Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden," ujar Misbakhun dalam keterangannya dikutip di Jakarta, Senin (13/10).

Misbakhun juga menyoroti respons cepat Purbaya terhadap rendahnya serapan program Makan Bergizi Gratis dan keputusan menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68 persen. Menurutnya, langkah tersebut idealnya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPR.

Selain menyoroti komunikasi politik, Misbakhun mendorong kebijakan fiskal yang lebih berpihak pada masyarakat, termasuk menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk memperkuat daya beli dan memperluas perlindungan bagi kelas menengah rentan.