Pakar: Penggabungan Bulog–Bapanas Bisa Akhiri Drama Pangan Nasional!

PURWOKERTO – Rencana penggabungan Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjadi sorotan karena dinilai bisa mengubah arah kebijakan pangan nasional.

Langkah ini terlihat sebagai upaya pemerintah untuk memangkas tumpang tindih kewenangan dan memperkuat koordinasi antara pelaksana operasional dan regulator.

Namun, penggabungan ini tidak lepas dari tantangan: mulai dari penataan kelembagaan, distribusi fungsi, hingga efisiensi birokrasi. Jika berjalan efektif, integrasi Bulog–Bapanas berpotensi memperkuat ketahanan pangan nasional lewat sistem distribusi yang lebih cepat, stok yang lebih terjaga, dan kebijakan harga yang lebih stabil.

Namun keberhasilannya tetap bergantung pada sejauh mana pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara fungsi bisnis dan tanggung jawab publik dalam satu atap kelembagaan baru

Pakar pertanian Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Totok Agung Dwi Haryanto mendukung rencana penggabungan Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) karena dapat meningkatkan efisiensi dan memperkuat tata kelola pangan nasional.

"Kalau penggabungan ini dilakukan untuk efisiensi kelembagaan agar tidak tumpang tindih fungsi, itu langkah yang sangat tepat," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin (13/10).

Ia mengatakan selama ini, Bulog sebagai perusahaan umum di bawah Kementerian BUMN menjalankan dua peran yang kerap berseberangan, yakni fungsi sosial atau pelayanan publik dan fungsi komersial.

Dalam hal pelayanan publik, kata dia, Bulog menjalankan fungsi stabilisasi harga, pengelolaan cadangan beras pemerintah, dan pendistribusian bantuan sosial (bansos) beras.

Sementara, dalam fungsi komersial, lanjut dia, Bulog menjalankan bisnis untuk beberapa komoditas strategis.

Menurut dia, fungsi sosial yang dijalankan Bulog tersebut memiliki kemiripan dengan tugas Bapanas.

"Dalam tugas Bapanas memang ada yang sangat bagus, itu mengenai keragaman konsumsi pangan, terus ada mengendalikan kerawanan pangan serta gizi, dan sebagainya," katanya menjelaskan.

Terkait dengan hal itu, dia mengaku mendukung wacana penggabungan Bulog dan Bapanas terutama dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial atau pelayanan publik.

Sementara, untuk fungsi komersial yang selama ini dijalankan oleh Bulog, kata dia, alangkah baiknya diserahkan kepada BUMN bidang pangan lainnya yang tergabung dalam ID Food.

Kendati demikian, dia mengatakan BUMN bidang pangan juga harus memberikan dukungan ketika lembaga hasil penggabungan Bulog dan Bapanas tersebut membutuhkan cadangan pangan.