Mendukbangga Dorong Pengetatan SOP di Dapur SPPG

BALI - Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Wamendukbangga/BKKBN) Isyana Bagoes Oka menekankan pentingnya untuk memperketat standar operasional prosedur (SOP) di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Jika ada kekurangan, jangan salahkan programnya tetapi cek SOP mana yang belum dijalankan, itu yang harus dikendalikan, diatasi dan diperbaiki,” kata Isyana Bagoes Oka di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, kemarin.

Menurut dia, sudah ada SOP yang diterapkan di dapur SPPG yang mengolah makanan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, di lapangan masih ditemukan penerima manfaat MBG yang mengalami keracunan massal setelah menyantap menu MBG. “SOP ada, biasanya kalau terjadi kasus karena ada SOP yang tidak dijalankan,” ucapnya.

Dia menambahkan awal Oktober 2025 pihaknya telah melakukan rapat koordinasi terkait permasalahan MBG bersama dengan Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Adapun salah satu topik pembahasan, lanjut dia, adalah terkait sertifikasi yang wajib dipentuhi oleh SPPG, salah satunya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk program MBG. “Saat ini SPPG yang belum punya (SLHS) harus mengurus dan sekarang sedang diurus (sertifikat),” katanya.

Di sisi lain, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menerbitkan surat edaran tentang percepatan penerbitan SLHS kepada SPPG.

Surat edaran ini ditujukan kepada seluruh kepala dinas kesehatan provinsi, kabupaten/kota, serta kepala kantor pelayanan dan SPPG di seluruh Indonesia.

Sementara itu, hingga pertengahan September 2025, Kemenkes melaporkan sedikitnya 60 kasus dengan 5.207 penderita dari insiden keracunan menu MBG.

Sedangkan, BPOM mencatat 55 kasus dengan 5.320 penderita, dengan Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus keracunan MBG terbanyak.

Berdasarkan data sementara yang dihimpun Badan Gizi Nasional (BGN), sebanyak 198 SPPG) telah memiliki SLHS per 30 September 2025.

Lintas Sektor

Terpisah, tenaga ahli direktorat promosi dan edukasi gizi BGN Anyelir Puspa Kemala mengatakan kolaborasi lintas sektor merupakan kunci keberhasilan program MBG.

“Sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci agar MBG berjalan optimal dan berkelanjutan,” kata Anyelir Puspa Kemala di Tangerang, Banten, Sabtu.

Ia mengatakan sinergi para pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, lembaga legislatif dan masyarakat menjadi hal penting dalam menyukseskan program MBG di seluruh wilayah Indonesia.

Apalagi program MBG merupakan program prioritas pemerintah yang menyasar berbagai kelompok sasaran mulai dari peserta didik PAUD hingga SMA, serta kelompok non-didik seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Tujuannya adalah meningkatkan kualitas gizi masyarakat dalam menurunkan angka stunting serta membangun sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Generasi Emas 2045. “MBG menjadi salah satu fondasi kuat menuju generasi bangsa yang berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu, TNI Angkatan Darat (AD) mengirim 34 personel untuk mengikuti Institutional Food Management Training atau Pelatihan Manajemen Makanan Institusional di Army Combat Service Support Command (CSSCOM), Singapura pada 13-18 Oktober 2025 untuk mempelajari manajemen makanan militer di Singapura untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Berbagai materi dan informasi yang diperoleh dari pelatihan tersebut nantinya akan diaplikasikan untuk menyukseskan program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto,” kata Kadispenad)Brigjen TNI Wahyu Yudhayana dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (12/10). Ant/S-2