Sawah Rusak Dikebut Pulih, Pemerintah Jaga Produksi Pangan Aceh

BANDA ACEH – Pemulihan sawah yang terdampak bencana menjadi langkah krusial untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan dan ketahanan pangan nasional.

Percepatan rehabilitasi lahan, perbaikan infrastruktur irigasi, serta dukungan sarana produksi akan mempercepat kembalinya aktivitas tanam dan meminimalkan potensi penurunan hasil panen.

Upaya ini juga menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan sektor pertanian terhadap risiko bencana dan perubahan iklim yang semakin meningkat.

Pemerintah Aceh terus memacu pemulihan lahan pertanian pascabencana hidrometeorologi, progres pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian yang dikoordinir Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh saat ini sudah menunjukkan hasil positif.

"Distanbun Aceh telah bekerja maksimal dan membawa hasil yang positif," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Rabu (22/7).

Nurlis menyebutkan, berdasarkan data Distanbun Aceh, bencana hidrometeorologi lalu telah merusak 57.485 hektare sawah yang terbagi dalam empat kategori. Rusak ringan sekitar 27.437 ha, rusak sedang 13.651 ha, rusak berat 16.276 ha, dan sawah yang hilang 120 ha.

Kemudian saat ini, optimasi lahan dan rehabilitasi sudah berjalan (termasuk yang sedang berproses) sekitar 40.852 hektare (rusak ringan maupun rusak berat). Artinya, masih ada sekitar 16.633 hektare yang belum tertangani yaitu untuk rusak berat dan sawah hilang.

Meski demikian, lanjut dia, pemulihan sudah mulai menunjukkan hasil positif, di aman telah dimulainya gerakan tanam padi pada lahan terdampak bencana hidrometeorologi yang telah dipulihkan di kawasan Desa Bukit Kabupaten Aceh Tamiang dan Kutablang Kabupaten Bireuen, Aceh Utara dan lainnya.

"Bahkan, kinerja Distanbun Aceh juga membawa hasil positif pada penambahan anggaran. Terbukti dengan peningkatan anggaran dari Kementan. Pada tahap I bantuan Kementan Rp380 miliar, kini di tahap II menjadi Rp515 miliar," ujarnya.

Nurlis menjelaskan, rehabilitasi sawah tersebut dilaksanakan Kementan bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang terdampak bencana di Aceh.

Ia merincikan, adapun kegiatan optimalisasi lahan pascabencana bencana Aceh yakni untuk sawah rusak ringan dialokasikan sebesar Rp155,6 miliar dalam bentuk bantuan pemerintah. Mencakup 16 kabupaten/kota dengan total luas 27.071 hektare.

Pada lahan rusak sedang, pemerintah Aceh melaksanakan program rehabilitasi dengan total anggaran Rp186 miliar. Mencakup 11 kabupaten dengan luas 13.781 hektare. Saat ini, progres konstruksi terus dilaksanakan oleh kelompok tani bersama TNI telah mencapai sekitar 4.393 hektare atau 32 persen dari total target.

Di sektor irigasi, pemerintah Aceh juga melakukan pembangunan berbagai infrastruktur pendukung. Untuk irigasi perpompaan, direncanakan sebanyak 641 unit di 16 kabupaten/kota dengan anggaran Rp98 miliar. Saat ini, sudah 456 terbangun dengan realisasi keuangan sekitar 53,2 persen.

"Sisanya sedang dalam tahap pengerjaan, dan masih dalam proses administrasi dan perencanaan pada sebagian kecil lokasi," katanya.

Lalu, pembangunan irigasi perpipaan di 13 kabupaten/kota sebanyak 149 unit dengan anggaran Rp14 miliar telah menunjukkan progres sekitar 50 persen. Adapun pembangunan bangunan konservasi sebanyak 45 unit senilai Rp5,4 miliar dengan realisasi keuangan sekitar 36 persen.

Selanjutnya, tambah Nurlis, jaringan irigasi tersier, dari total 300 unit yang direncanakan dengan anggaran Rp30 miliar, saat ini sudah sekitar 78 persen, dan terbangun sekitar 235 unit. Selain itu, pembangunan jalan usaha tani (JUT) 106 unit dengan anggaran Rp11,6 miliar, realisasi keuangannya sudah 31 persen.

"Secara total, seluruh kegiatan tersebut sudah tercapai realisasi keuangan sebesar 48,48 persen hingga 21 Juli 2026," ujarnya.

Nurlis menambahkan, Gubernur Aceh Muzakir Manaf berharap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini tidak hanya memulihkan kondisi lahan, tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian serta kesejahteraan petani di seluruh wilayah terdampak.

Karena itu, diinstruksikan kepada Distanbun Aceh untuk terus bekerja keras demi kesejahteraan rakyat khususnya petani yang terdampak bencana. Serta, selalu membangun dan memperkuat komunikasi dengan berbagai pihak.

“Baik itu dengan Kementan, Satgas PRR Kemendagri, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, TNI, Polri, serta berbagai pihak terkait guna memastikan seluruh program berjalan sesuai target," demikian Nurlis Effendi.