Menko IPK Sebut Sektor Properti dan Konstruksi Sumbang Lebih dari 10 Persen PDB Nasional

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa sektor properti dan konstruksi menyumbang lebih dari 10 persen PDB nasional.

“Sektor properti dan konstruksi menyumbang lebih dari 10 persen terhadap PDB Indonesia," ujar AHY dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis (9/10).

Artinya, lanjut dia, selain menjawab kebutuhan papan, sektor ini juga mampu membuka banyak lapangan kerja, menggerakkan industri bahan bangunan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi hingga ke daerah-daerah, termasuk desa dan wilayah pesisir.

Ia menambahkan pembangunan perumahan tidak cukup hanya kuantitas, tetapi juga harus berorientasi pada keberlanjutan dan ketangguhan menghadapi risiko iklim.

AHY menekankan pentingnya menghadirkan hunian yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dengan pendekatan seperti pengembangan kawasan berbasis transportasi publik ramah lingkungan dan efisien, serta regenerasi perkotaan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman dan nyaman.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan pembangunan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Pembangunan satu rumah subsidi membutuhkan lima pekerja, berarti 350 ribu unit rumah subsidi yang dibangun pada tahun ini membutuhkan 1,65 juta orang yang bekerja.

Pembangunan rumah subsidi juga dapat memicu dampak beruntun (multiplier effects) positif terhadap roda perekonomian sekitar, dan akan tumbuh warung-warung nasi bagi para pekerja di sekitar lokasi pembangunan rumah subsidi.

Belum lagi dampak positif terhadap sektor angkutan logistik dan industri material konstruksi, seperti semen, keramik dan sebagainya.

Ara menyebut total anggaran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk membangun 350 ribu unit rumah bersubsidi pada 2025 mencapai Rp43 triliun.

Tahun ini pemerintah telah meningkatkan jumlah KPR FLPP untuk rumah subsidi dari sebelumnya 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit rumah.