Wali Kota Singkawang Ajak Masyarakat Wujudkan Kota Ramah Anak untuk Generasi Emas 2045

"Atas nama Pemerintah Kota Singkawang, saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan TCM Peduli Kasih dan seluruh pihak yang telah berkontribusi. Program ini sangat berarti karena langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, yaitu tempat tinggal yang layak,” ujarnya, Minggu.

Tjhai Chui Mie juga menyampaikan apresiasi kepada Yayasan TCM Peduli Kasih yang menargetkan pembangunan 100 unit rumah layak huni dalam satu tahun. Ia menilai, program tersebut menjadi bentuk nyata kepedulian sosial dan gotong royong lintas elemen masyarakat dalam membantu sesama.

Menurutnya, kegiatan sosial seperti ini memperkuat semangat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mengatasi persoalan sosial secara berkelanjutan.

“Sinergi ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Dibutuhkan kepedulian, gotong royong, dan partisipasi aktif semua pihak,” katanya.

Wali kota berharap, program bedah rumah tersebut dapat terus berlanjut dan menginspirasi komunitas atau lembaga sosial lainnya untuk melakukan kegiatan serupa. Ia menekankan bahwa rumah yang layak huni bukan hanya tempat berteduh, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup dan martabat warga.

Sementara itu, untuk program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kota setempat dari pemerintah sudah berjalan 80persen di tahun ini.

"Hingga September 2025, ada sebanyak 36 dari 45 unit RTLH yang bersumber dari APBD Kota telah selesai dibangun," kata Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimta) Kota Singkawang, Awang Dicko Mahendra.

Dia mengatakan, pembangunan RTLH menjadi prioritas pemerintah daerah dalam mendukung masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh hunian layak. Selain melalui APBD Kota, Singkawang juga mendapat dukungan program serupa dari pemerintah provinsi dan pusat.

Tahun ini, 10 unit RTLH dialokasikan melalui APBD Provinsi Kalimantan Barat dan 25 unit lainnya bersumber dari APBN.

Dicko mengungkapkan, beberapa kendala kerap ditemui di lapangan. Diantaranya status kepemilikan tanah, keterbatasan tenaga tukang, serta sulitnya mendapatkan material bangunan.

“Masalah biasanya terkait kepemilikan tanah. Ada yang masih tanah warisan atau bukan atas nama pribadi, sehingga membutuhkan persetujuan pihak keluarga. Selain itu, ketersediaan tukang dan material juga menjadi tantangan tersendiri,” ujarnya.

Meski menghadapi hambatan, dia mengapresiasi partisipasi masyarakat yang ikut terlibat dalam pembangunan RTLH melalui semangat gotong royong.