Dulu Tanpa Fasilitas, Kini Samber-Binyeri Tumbuh Jadi Desa Perikanan Modern di Papua

Proses perizinan pembangunan SPBUN juga tergolong kompleks dan memakan waktu. Pengajuan izin melibatkan rekomendasi dari dinas kelautan dan perikanan di tingkat kota/kabupaten, provinsi, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Registrasi kemitraan SPBU nelayan, bahkan dapat memakan waktu hingga 57 hari kerja, atau sekitar tiga bulan, sehingga memperlambat perluasan akses BBM bersubsidi.

Di sisi lain, jangkauan manfaat BBM bersubsidi belum sepenuhnya menyentuh nelayan kecil dan tradisional. Survei nasional KNTI yang dilakukan pada periode 1 April hingga 21 Mei 2021 terhadap 5.292 nelayan di 25 kabupaten/kota pesisir menunjukkan bahwa penyaluran BBM bersubsidi belum tepat sasaran.

Salah satu temuan utama dari survei tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan dan kapal mereka belum tercatat dalam sistem administrasi perikanan. Hampir 70 persen nelayan tidak memiliki kartu nelayan, 87 persen tidak memiliki bukti pencatatan kapal, dan 74 persen tidak memegang Pas Kecil sebagai dokumen resmi untuk melaut.

Lebih dari 70 persen nelayan, bahkan mengaku tidak mengetahui cara mengurus dokumen-dokumen tersebut.

Karena tidak memiliki kelengkapan administrasi perikanan, nelayan kecil dan tradisional kehilangan akses terhadap berbagai fasilitas, kebijakan, dan program pemerintah yang seharusnya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mereka.

Ketimpangan ini menunjukkan bahwa tantangan dalam penyaluran BBM bersubsidi bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga menyangkut aspek legalitas dan kapasitas masyarakat dalam mengakses hak-haknya.

Melihat kompleksitas tantangan tersebut, pemerintah perlu melakukan intervensi yang lebih strategis dan terintegrasi.

Upaya percepatan pembangunan SPBUN, penyederhanaan proses perizinan, serta pendampingan administratif bagi nelayan menjadi langkah penting untuk memastikan akses BBM bersubsidi yang lebih merata dan tepat sasaran.

Dengan demikian, program KNMP dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat pesisir serta mendorong pengembangan ekonomi desa.

Membangun ekonomi desa

Program Kampung Nelayan Merah Putih harus dipastikan tidak berhenti sebagai proyek pembangunan infrastruktur semata.

Lebih dari itu, KNMP harus menjadi gerakan menyeluruh yang mendorong pengembangan ekonomi desa dan peningkatan kapasitas masyarakat—terutama nelayan tradisional yang selama ini menjadi tulang punggung kehidupan pesisir.