Qodari Sebut Jurus 'Gas Ekonomi' Jadi Kunci Dongkrak Daya Beli Masyarakat

Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menilai pendekatan "gas ekonomi" yang dilakukan pemerintah sangat penting untuk mendorong daya beli masyarakat.

Ia mengapresiasi kebijakan yang dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

"Pak Purbaya memang pintar, tetapi sebenarnya beliau keduluan oleh Pak Ara. Sebelum ada kebijakan memindahkan Rp200 triliun dari Bank Indonesia untuk menambah likuiditas bank, Pak Ara sudah lebih dulu memindahkan sekitar Rp150 triliun (red: sebenarnya Rp80 triliun) khusus untuk perumahan. Caranya, melalui penurunan Giro Wajib Minimum dari 5 persen menjadi 4 persen," ungkap Qodari dikutip dari keterangan resminya diterima di Jakarta, Jumat (19/9).

Qodari menyampaikan hal tersebut dalam acara "Penguatan Ekosistem Perumahan" di Gedung Sabuga ITB, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (18/9).

Ia mencontohkan melalui dana yang dialokasikan Maruarar tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah kini bisa mendapatkan akses perumahan dengan bunga rendah atau dana murah.

"Kalau Pak Purbaya gas ekonomi melalui berbagai program kredit usaha dan lainnya, Pak Ara gas ekonomi melalui dana perumahan. Hasilnya, masyarakat bisa lebih mudah memiliki rumah," ujarnya.

Qodari menilai kebijakan itu juga sejalan dengan struktur ekonomi masyarakat Indonesia yang mayoritas berada di kelompok berpenghasilan menengah bawah, dengan pendapatan rata-rata sekitar Rp3-4 juta per bulan.

"Jadi yang dikerjakan Pak Ara, para kepala daerah, bupati dan wali kota, memang sesuai dengan kondisi nyata masyarakat kita. Di sinilah perumahan subsidi menjadi sangat diperlukan," ucapnya.

Qodari juga menyebut disiplin fiskal memang penting, tetapi terlalu lama menginjak "rem" justru membuat ekonomi stagnan.

"Mobilnya tidak bergerak. Karena itu, sekarang pendekatan baru yang dilakukan adalah menginjak gas. Pasar ekonomi harus diguyur dengan uang," kata dia.

Adapun, acara "Penguatan Ekosistem Perumahan" tersebut turut dihadiri oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta para pelaku industri perumahan.