Serapan Minim Jadi Sinyal Bahaya Kualitas Belanja Pemerintah

JAKARTA – Serapan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) masih minim yang mencerminkan tantangan efektivitas program yang dihadapkan pada birokrasi, koordinasi lintas lembaga, serta kapasitas implementasi di lapangan.

Padahal, alokasi anggaran yang optimal sangat krusial untuk mempercepat perbaikan gizi masyarakat, menekan angka stunting, dan memperkuat ketahanan pangan.

Serapan yang rendah berpotensi menurunkan kepercayaan publik sekaligus mengurangi dampak kebijakan terhadap target pembangunan manusia.

Minimnya serapan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) disoroti oleh DPR RI, sebab serapan anggaran BGN hanya 18,6 persen. Kondisi seperti ini dapat memicu year-end-loss atau belanja tergesa pada akhir tahun yang akan berdampak pada kualitas layanan.

“Bagaimana strategi BGN untuk mengakselerasi penyerapan tanpa menurunkan kualitas?” tanya Anggota Komisi IX DPR RI Gamal dalam rapat dengar pendapat Komisi IX bersama dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (BPOM) dan Kepala BGN di Senayan, Jakarta, Senin (15/9).

Dia juga mengingatkan potensi terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), mengingat belanja barang yang mencapai 97,7 persen yang berdampak langsung pada puluhan juta masyarakat. Gamal memberi contoh kasus penyalahgunaan dana desa yang banyak menyeret kepala desa agar dijadikan pelajaran dalam pengelolaan anggaran BGN.

Selain itu, dirinya meminta agar BGN menetapkan indikator yang jelas dan terukur, mulai dari target penurunan stunting, peningkatan literasi gizi, hingga penerapan standar halal. “Dengan anggaran yang besar, perlu ada pembuktian nilai tambah yang nyata,” ujarnya.

Gamal pun mengusulkan konsep “Local First”, yakni kebijakan yang mewajibkan sebagian kontrak pengadaan diberikan kepada UMKM, BUMDes, dan koperasi lokal. Menurutnya, hal ini penting untuk menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.

Tak hanya itu, Gamal juga mendorong agar diadakan evaluasi ketat terhadap pelaksana program dengan sistem pay for result atau berbasis kualitas, termasuk pemberian sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi standar.

Gamal juga menanyakan apakah program gizi ini akan diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu atau berlaku secara umum. Ia menekankan agar kualitas dan pemerataan menjadi perhatian utama sebagai penutup pendalamannya dalam rapat tersebut.

Lemahnya serapan itu juga disoroti oleh Peneliti Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda. Dia menilai, program prioritas seperti MBG banyak yang tidak akan terserap penuh hingga akhir tahun. "Dana dari MBG saya harap bisa disalurkan ke program sosial, salah satunya untuk bantuan tunai ke masyarakat yang membutuhkan,"ucap Huda.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan, hingga saat ini telah beroperasi 8.018 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut meningkat 565 unit dibandingkan data per 8 September lalu, yang telah mencakup 38 provinsi, 509 kabupaten, dan 7.022 kecamatan.

"Progres capaian Badan Gizi Nasional sampai hari ini, alhamdulillah hari ini sudah tercatat ada 8.018 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang sudah beroperasi. Ini bertambah kurang lebih 565 dibandingkan per tanggal 8 September, minggu lalu. Dan ini sudah mencakup di 38 provinsi, di 509 kabupaten, dan juga 7.022 kecamatan," paparnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebutm

Namun demikian, Dadan akui masih ada 5 kabupaten yang belum terjamah Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yakni di Pegunungan Arfak, Papua Barat; Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT); Maibarat dan Tamraw, Papua Barat Daya; dan Mahakam Ulu, Kalimantan Timur (Kaltim).