Korea Utara Tegaskan Status Nuklir Permanen, Kecam Tuntutan Denuklirisasi AS

JAKARTA – Korea Utara menegaskan statusnya sebagai negara bersenjata nuklir yang "tidak dapat diubah" dalam hukum tertinggi negara, seraya mengecam Amerika Serikat atas tuntutan denuklirisasi. Media pemerintah melaporkan bahwa Pyongyang menyebut langkah Washington di Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) sebagai provokasi serius.

Pernyataan resmi itu muncul setelah Amerika Serikat mengangkat kembali isu program nuklir Korea Utara dalam sidang terbaru Dewan Gubernur IAEA. Pyongyang menilai tindakan tersebut sebagai bentuk permusuhan yang menunjukkan sikap politik bermusuhan AS terhadap Korea Utara.

"Baru-baru ini, dalam pertemuan Dewan Gubernur Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), AS sekali lagi melakukan provokasi politik yang serius dengan mencap kepemilikan senjata nuklir kami sebagai ilegal dan menuntut denuklirisasi," bunyi pernyataan misi tetap Korea Utara di PBB yang dikutip KCNA.

Menurut Pyongyang, posisi Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK) sebagai negara senjata nuklir telah ditetapkan secara permanen melalui hukum tertinggi negara. "Posisi Republik Rakyat Demokratik Korea sebagai negara senjata nuklir, yang telah ditetapkan secara permanen dalam hukum tertinggi dan dasar negara tersebut, telah menjadi tidak dapat diubah lagi," lanjut pernyataan itu.

Korea Utara menegaskan penolakannya terhadap tekanan dari Washington yang dianggap terus-menerus menunjukkan sikap permusuhan.

"Kami mengecam keras dan menolak tindakan provokatif AS yang kembali menunjukkan niat permusuhannya yang tak tergoyahkan terhadap Republik Rakyat Demokratik Korea dan menyatakan keprihatinan serius atas konsekuensi negatif yang akan ditimbulkannya," tegas misi tersebut.

Pyongyang menuding Amerika Serikat sebagai pihak yang justru merusak sistem nonproliferasi nuklir internasional. Korea Utara menyebut Washington telah mengembangkan senjata nuklir "radikal" yang mengancam stabilitas global dan merusak perjanjian internasional terkait pengendalian senjata.

Pemerintah Korea Utara menilai kritik dari AS mengenai kepemilikan senjata nuklirnya sebagai standar ganda. Pyongyang beranggapan bahwa AS berusaha mempertahankan dominasi militer dengan senjata nuklir sembari menekan negara lain untuk menurunkan kemampuan pertahanannya.

Dalam laporan bulan lalu, Pyongyang sempat membuka peluang dialog dengan Washington terkait isu nuklir. Namun, syarat yang diajukan adalah agar Amerika Serikat terlebih dahulu mengakui Korea Utara sebagai negara dengan kekuatan nuklir permanen.

Sikap tegas Korea Utara ini menunjukkan strategi diplomasi yang menempatkan status nuklir sebagai fondasi utama keamanan nasionalnya. Pyongyang menganggap keberadaan senjata nuklir sebagai alat pencegah intervensi militer asing, khususnya dari Amerika Serikat.

Kritik keras Korea Utara terhadap AS menandakan meningkatnya ketegangan di kawasan Semenanjung Korea. Pengamat menilai langkah Pyongyang menegaskan status nuklirnya dapat mempersulit upaya diplomasi internasional dalam menghentikan perlombaan senjata.

Dalam beberapa tahun terakhir, pembicaraan denuklirisasi antara Washington dan Pyongyang sering mengalami kebuntuan. Korea Utara terus memperkuat posisinya dengan melakukan uji coba rudal balistik dan mengembangkan teknologi nuklirnya, sementara AS tetap menuntut pelucutan total.

Meskipun IAEA berulang kali menyatakan keprihatinan atas program nuklir Korea Utara, Pyongyang menegaskan bahwa statusnya sebagai negara nuklir adalah hak yang sah. Hal ini menimbulkan dilema global karena posisi Korea Utara bertentangan dengan rezim nonproliferasi internasional.

Keputusan Korea Utara untuk mengabadikan status nuklir dalam konstitusinya menutup peluang kompromi jangka pendek. Hal ini juga menunjukkan bahwa Pyongyang tidak akan mundur meski menghadapi tekanan diplomatik dan sanksi internasional.