Pengelolaan Fiskal dan Moneter Tepat, Modal RI Tumbuh Lebih Tinggi

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku optimistis ekonomi Indonesia bisa tumbuh di kisaran 6-6,5 persen, asal Pemerintah dan Bank Indonesia serta otoritas ekonomi lainnya bisa mengelola permintaan domestik dengan baik. Hal itu karena kontribusi domestic demand terhadap ekonomi nasional sekitar 90 persen.

“Selama kita bisa memanage domestic demand dengan kebijakan fiskal dan moneter yang pas, kita bisa tumbuh cukup baik, mungkin di atas 6-6,5 persen,” kata Purbaya saat menjadi keynote speaker dalam acara Great Lecture: bertajuk Transformasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan yang Inklusif Menuju 8% di Jakarta, Kamis (11/9).

Optimisme pertumbuhan bisa lebih tinggi lagi ke level 7-8 persen papar Menkeu bisa diraih jika dilakukan sedikit perbaikan pada industri manufaktur. Oleh sebab itu, masyarakat diminta tidak terlalu takut dengan dampak faktor global seperti geopolitik dan perang tarif karena kontribusinya ke perekonomian nasional tidak terlalu signifikan.

“Ketika Bapak Presiden Prabowo Subianto mencanangkan akan menciptakan pertumbuhan ekonomi 8 persen, saya seneng juga, bagus nih, kita kejar, nggak gampang, tapi mungkin,” kata Menkeu.

Menurut Purbaya, untuk menjadi negara maju, suatu negara harus keluar dari middle income trap atau jebakan negara berpendapatan menengah. Pengalaman negara-negara yang lolos dari jebakan negara berpendapatan menengah, mereka rata-rata perlu tumbuh double digit selama lebih dari 10 tahun. Hal itu pernah dialami Jepang, Korea Selatan dan Tiongkok.

“Jadi kalau kita menerima nasib dengan tumbuh 5 persen saja sudah bagus, maka kita dikutuk akan tetap berada di middle income trap seperti ini. Kalau lagi seneng, maju, kalau agak susah dikit, misalnya lagi down ekonominya, agak susah lagi. Jadi kita nggak akan pernah bisa makmur kalau begitu caranya,” kata Menkeu.

Menanggapi pernyataan Menkeu, Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko mengatakan, konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 sebesar 54,25 persen atau tumbuh 4,97 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan kuartal yang sama tahun 2024 lalu yang sebesar 4,93 persen.

Selain itu, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi berada di urutan kedua dengan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi RI, yakni 27,83 persen atau mengalami pertumbuhan sebesar 6,99 persen yoy.

Sementara itu, ekspor mencatat pertumbuhan 10,67 persen dan memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 22,28 persen.

“Hal itu berarti, jika saat ini tumbuh 5 persen dan diharapkan tumbuh 6 persen, maka dalam jangka pendek konsumsi harus menambah pertumbuhannya sebesar 0,54 persen atau pertumbuhannya menjadi 5,6 persen,” papar Suhartoko.

Di tengah adanya potensi menurunnya daya beli masyarakat, nampaknya target tersebut cukup menantang. Sementara untuk mencapai pertumbuhan 6 persen, PMTB harus tumbuh 7,28 persen atau naik 0.28 persen. “Dengan daya beli yang melemah dan tren Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maka nampaknya pengeluaran untuk PMTB juga akan menantang dalam pencapaiannya,” ungkap Suhartoko.

Indonesia katanya bisa mencapai pertumbuhan tinggi, namun tidak instant. Pembenahan birokrasi, perizinan, kawasan yang terintegrasi serta penurunan pungutan liar, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta berbagai hal pendukung perekonomian perlu diperbaiki.

Tepat Guna

Dihubungi dalam kesempatan terpisah, Guru Besar ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya, Rossanto Dwi Handoyo mengatakan untuk menjaga permintaan domestik yang memiliki kontribusi besarterhadap ekonomi, pemerintah harus menerapkan government spending yang tepat guna dan tepat sasaran.

“Program pro rakyat misalnya, subsidi energi, program keluarga sejahtera, dan sebagainya harus terus diterapkan dan dievaluasi untuk mendorong aktivitas konsumsi masyarakat. Sebab, 60 persen ekonomi suatu negara didorong oleh aktivitas ekonomi masyarakatnya,” kata Rossanto.

Namun belakangan, Pemerintah kata Rossanto justru mengurangi dana transfer daerah. Salah satu dampaknya adalah peningkatan tarif pajak di berbagai daerah, misalnya PBB. Kenaikan tarif pajak tersebut, otomatis memengaruhi daya beli masyarakat.