Bupati Cirebon Sesalkan Aksi Perusakan Gedung DPRD

CIREBON – Bupati Cirebon, Imron, menyesalkan adanya aksi perusakan yang terjadi di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, oleh para perusuh saat aksi unjuk rasa berlangsung pada Sabtu (30/8).

Ia mengatakan berdasarkan peninjauan yang dilakukan, kerusakan fasilitas hanya terjadi di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, sementara kantor dinas lainnya dalam kondisi aman.

“Yang rusak itu terfokus di DPRD. Di dinas-dinas lain tidak ada kerusakan, semuanya aman,” kata Imron di Cirebon, Senin (01/9).

Ia menegaskan pemerintah daerah selalu terbuka terhadap aspirasi masyarakat, namun menyayangkan cara penyampaian yang disertai tindakan anarkis.

Menurutnya, demonstrasi merupakan hak masyarakat, tetapi harus dilakukan secara tertib tanpa merusak fasilitas umum maupun aset daerah.

“Kami pemerintah itu selalu welcome. Mari duduk bersama, berdiskusi, membicarakan keluhan dengan baik. Jangan sampai ada aksi anarkis yang justru merugikan kita semua,” ujarnya.

Imron mengingatkan kerusakan akibat aksi perusuh tidak hanya berdampak pada fasilitas, tetapi berpengaruh terhadap anggaran daerah yang seharusnya digunakan untuk pembangunan lain.

Ia mencontohkan anggaran perbaikan gedung yang rusak nantinya harus diambil dari pos lain, sehingga dapat menghambat sejumlah program yang sudah direncanakan.

“Dana untuk memperbaiki kerusakan itu pasti mengurangi alokasi di sektor lain, seperti perbaikan jalan atau program pembangunan yang sudah disusun,” katanya.

Bupati menyebut perhitungan kerugian akibat perusakan Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, masih menunggu kajian dari pihak berwenang agar nilainya dapat dipastikan.

Ia juga menekankan agar masyarakat lebih mengutamakan jalur dialog di tingkat daerah, tanpa harus membawa aspirasi ke Jakarta dengan cara yang menimbulkan risiko kericuhan.

“Di sini ada DPRD, ada eksekutif daerah, semua bisa dibicarakan baik-baik. Tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta,” katanya.

Ia kembali mengimbau masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang konstruktif, karena pemerintah daerah selalu terbuka terhadap kritik maupun saran.

“Kami berharap demo itu benar-benar dilakukan untuk menyampaikan aspirasi, bukan untuk anarkis, apalagi merusak. Mari bersama menjaga ketertiban dan membangun Cirebon dengan baik,” tutur Imron.