Belanja Pemprov Jakarta Tersendat

JAKARTA – Realisasi belanja daerah Provinsi Jakarta terhitung sangat rendah untuk tahun ini karenabaru mencapai 37 persen. Jika diuangkan, maka persentase ini setara dengan besaran 90,95 triliun rupiah. “Rendahnya realisasi belanja daerah tersebut dipengaruhi kebiasaan penyelesaian anggaran yang menumpuk di akhir tahun sekitar bulan November dan Desember,” jelas Gubernur Jakarta, Pramono Anung Wibowo, Kamis (28/8).

Pramono mengattakan, sudah pengalaman 10 tahun di pemerintahan pusat. Ini juga dialami daerah. Padahal, kata pendapatan pajak Jakarta cukup baik. Hingga 31 Juli, pendapatan daerah tercatat sebesar 43,65 triliun atau 56 persen dari target 91,34 triliun. Bahkan, angka tersebut diklaim 15 persen di atas pendapatan nasional bidang pajak. Sayangnya, perilaku belanja Jakarta belum maksimal.

Menurut Pramono, pola tersebut juga berdampak pada proses tender dan pengadaan yang kerap dilakukan secara terburu-buru. “Memang yang selalu jadi problem, tender-tendernya dipepetin, juga pengadaannya dipepetin,” kata Pramono. Berdasarkan pemaparannya, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tercatat 18,56 triliun. Sedangkan surplus mencapai 14,67 triliun.

Secara total, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta tahun ini mencapai 91,34 triliun. Ke depan, Pramono menegaskan akan evaluasi untuk memperbaiki realisasi belanja daerah agar lebih optimal. Sebenarnya pajak Jakarta bagus banget, kurang lebih 14-15 persen di atas pajak nasional, tapi realisasi belanja tersendat. Tetapi dalam hal belanja, perilakunya mungkin kurang lebih masih sama dengan pemerintahan pusat. “Inilah yang akan kami perbaiki,” ujar Pramono.

Klaim Turun

Uniknya, meski belanja tersendat, Pramono mengeklaim bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jakarta turun. Untuk semester pertama tahun ini tercatat 6,18 persen. Dia mengeklaim angka itu lebih rendah tetapi tidak menyebutkan angka TPT  periode yang sama tahun lalu. Ini pernyataan aneh. Mestinya ya disebutkan, jadi terlihat penurunannya.

“Pengangguran Jakarta sekarang 6,18 persen, turun dari tahun lalu. Penurunannya memang kecil, tapi tetap ada perbaikan,” jelas Pramono.Meski demikian, lanjutnya, TPT masih bisa ditekan lebih rendah. Pemprov telah menyiapkan berbagai program untuk mendorong penciptaan lapangan kerja. Salah satunya melalui pelatihan berbasis keterampilan.

Pramono mengandalkan pelatihan regular. Ada 147 kelas yang berjalan. Selain itu, juga ada mobile training unit yang sekarang dikonsentrasikan untuk pelatihan bahasa. Dia menambahkan, penguasaan bahasa asing menjadi modal penting bagi warga Jakarta agar bisa bersaing di pasar kerja, apalagi di luar negeri.

Selama ini, kata Pramono, ketidakmampuan berbahasa asing menjadi hambatan bagi pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. “Karena itu, mobile training unit akan diarahkan untuk pelatihan bahasa agar anak-anak Jakarta siap menghadapi pasar global,” katanya. Pemprov juga telah menggelar 13 bursa kerja (job fair) dengan target 21 kali hingga akhir tahun ini. Tercatat, 1.367 orang telah mendapatkan pekerjaan melalui penyelenggaraan bursa kerja itu.

Dia menegaskan serius untuk mengatasi pengangguran dan kesenjangan sosial karena tantangan utama Jakarta adalah kesenjangan sosial (Gini Ratio).

Selain bursa kerja, Pemprov juga meluncurkan berbagai program perlindungan sosial seperti Kartu Anak Jakarta, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Disabilitas Jakarta, KJP Plus, KJMU, dan program pangan bersubsidi. Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan ­kerja. wid/Ant/G-1