BRIN Siapkan SDM untuk Operasikan PLTN Pertama pada 2032

JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggelar diskusi lintas kementerian dan lembaga untuk membahas akselerasi kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan dalam menyongsong pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama Indonesia pada tahun 2032 mendatang.

Dalam kegiatanFocus Group Discussion (FGD) dengan tema “Akselerasi Kesiapan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Menyongsong Pembangunan PLTN Pertama” di Jakarta, Selasa (10/3), Kepala BRIN Arif Satria mengatakan PLTN tidak lagi diposisikan sebagai opsi terakhir, melainkan pilar utama energi beban dasar (baseload) yang bersih dan stabil.

"Pembangunan PLTN merupakan lompatan peradaban teknologi yang menuntut standar keselamatan dan keamanan internasional ketat di bawah pengawasan Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA)," katanya.

Oleh karena itu ia menekankan kesiapan SDM yang kompeten, berintegritas, dan memiliki budaya keselamatan nuklir yang kuat menjadi prasyarat mutlak yang tidak dapat ditawar.

Dalam kegiatan ini hadir sejumlah instansi, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), hingga PT.PLN.

"Jeda waktu enam tahun menuju 2032 adalah masa kritis. FGD ini bertujuan untuk memastikan bahwa ketika PLTN pertama beroperasi, yang mengoperasikan adalah putra-putri terbaik bangsa yang telah dipersiapkan secara matang, bukan hanya mengandalkan tenaga asing," ujar Arif.

Diketahui, kegiatan ini menyinergikan lima dimensi utama kesiapan SDM yang selama ini berjalan parsial, yaitu Dimensi Teknologi dan Standar dari BRIN, memastikan riset dan inovasi mendukung proses pembangunan; Dimensi Kelembagaan dan Birokrasi dari Kementerian PANRB, yang akan membahas payung regulasi dan skema karier untuk menarik talenta terbaik; serta Dimensi Kebijakan Energi Nasional dari Kementerian ESDM yang memastikan peta jalan PLTN berjalan beriringan dengan ketersediaan SDM.

Selanjutnya Dimensi Keselamatan dan Keamanan Nuklir dari Bapeten, yang menjamin pengawasan ketat oleh SDM berintegritas tinggi. Kemudian Dimensi Operasional dan Industri dari PT. PLN Nusantara Power, yang akan menjadi ujung tombak pengoperasian reaktor secara aman dan efisien.

Sejumlah topik krusial dibedah, mulai dari peta jalan kompetensi, transformasi birokrasi dan manajemen SDM aparatur, regulasi pengembangan karier di bidang nuklir, hingga kesiapan operasional dan strategi transisi SDM dari PLTU batu bara ke PLTN.

Diskusi juga menyentuh risiko kesenjangan waktu (the time gap risk)dimana standar IAEA mensyaratkan ribuan jam pengalaman bagi operator reaktor, sehingga jika pelatihan masif baru dimulai tahun 2029, Indonesia terancam krisis operator berlisensi pada 2032.

Sebab Pemerintah RI telah menargetkan pengoperasian PLTN unit pertama pada tahun 2032 sebagai bagian dari peta jalan menuju Net Zero Emission (NZE) 2060. Ant