Kementerian UMKM Tekankan Penerapan Teknologi Hilirisasi Gambir Sumbar

PADANG – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menekankan dan mendorong percepatan hilirisasi komoditas gambir di Sumatera Barat (Sumbar) melalui pemanfaatan teknologi modern untuk produksi yang berkelanjutan.

"Pemanfaatan teknologi produksi untuk mendukung hilirisasi komoditas gambir bagi usaha kecil," kata Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, secara daring di Padang, Rabu (27/8).

Temmy mengatakan saat ini petani gambir berada pada posisi tawar yang lemah karena tata niaga yang masih tradisional, dan bergantung pada pasar India sebagai pembeli utama.

"Hilirisasi sangat penting agar gambir tidak hanya menjadi komoditas dagang, tetapi juga komoditas industri bernilai tinggi," kata Temmy.

Ia menyebutkan saat ini Indonesia menguasai sekitar 80 persen pangsa pasar gambir dunia dengan pertumbuhan ekspor rata-rata 16,16 persen per tahun periode 2019–2023. Meski demikian sebagian besar produk gambir masih dijual dalam bentuk mentah sehingga nilai tambah rendah dan harga kerap berfluktuasi.

Sebagai provinsi penghasil gambir terbesar di Indonesia, Sumbar dinilai memiliki potensi besar untuk pengembangan produk hilir. Namun upaya ini memerlukan dukungan lintas pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi petani, hingga pengusaha.

Temmy mengatakan pasar produk hilir saat ini masih menghadapi kendala di antaranya keterbatasan informasi spesifik yang dibutuhkan dalam rantai nilai. Oleh karena itu, perlu pengembangan akses pasar yang lebih luas dan tidak hanya bertumpu pada pasar luar negeri tetapi juga menyasar pasar domestik.

"Ke depan penting untuk memetakan klaster industri dalam negeri yang membutuhkan produk hilirisasi gambir serta menyusun skema kebijakan untuk intervensi pasar produk hilir," saran dia.

Lebih lanjut, ia menyebut kebijakan hilirisasi merupakan salah satu program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024–2029. Hilirisasi tidak hanya diterapkan pada sektor mineral, tetapi juga pada pertanian dan perkebunan, sehingga membuka peluang besar bagi keterlibatan UMKM.

Berdasarkan data Sistem Informasi Data Tunggal Kementerian UMKM mencatat 16 juta lebih UMKM atau 93,95 persen masih berproduksi dengan cara tradisional. Imbasnya, 20–30 persen produktivitas lebih rendah dibandingkan industri skala menengah maupun besar.