BSKDN Kemendagri Akselerasi Program Makan Bergizi Gratis di Jateng

JAKARTA – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) demi tercapainya keberhasilan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tersebut.

Hal itu disampaikan Sekretaris BSKDN, Noudy RP Tendean, dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan SPPG Jawa Tengah yang berlangsung di Gradhika Bakti Praja Semarang, Selasa (26/8).

"Saya kira pertemuan kita saat ini adalah bagaimana kita semakin meneguhkan komitmen kita semua untuk melakukan percepatan-percepatan di dalam implementasi program-program prioritas Presiden khususnya program makan bergizi gratis pada saat ini," kata Noudy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (27/8).

Noudy menegaskan program MBG memiliki peran strategis dalam menyiapkan Generasi Indonesia Emas 2045. Anak-anak yang kini duduk di bangku sekolah dasar hingga menengah merupakan calon pemimpin bangsa pada saat Indonesia genap berusia 100 tahun.

Dia menambahkan, pemberian gizi yang cukup dan sehat adalah fondasi penting untuk melahirkan generasi cerdas, sehat, dan mampu bersaing secara global.

“Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Sekretaris Jenderal, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas komitmen yang tinggi dari Bapak Gubernur Jawa Tengah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, khususnya terkait dengan penyediaan lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk program makanan bergizi gratis," ungkap Noudy.

Dalam kesempatan tersebut, Noudy juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng yang telah mengusulkan 134 titik pembangunan SPPG, melebihi target minimal tiga titik per kabupaten/kota. Beberapa daerah bahkan menyiapkan lebih dari empat lokasi.

“Ini menunjukkan komitmen kuat Jawa Tengah. Namun, perlu dilakukan verifikasi lapangan agar lokasi yang diusulkan sesuai kriteria umum maupun teknisnya," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa Kemendagri menurunkan dua tim besar untuk melaksanakan Monev di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Tim pertama berasal dari BSKDN yang mencakup 18 daerah, sedangkan tim kedua dari Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan yang mencakup 17 daerah.

Monev dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan, status sertifikat, akses jalan, tata ruang, ketersediaan air bersih dan listrik, serta kelayakan lingkungan sesuai standar pembangunan SPPG.

Noudy menambahkan, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran pembangunan SPPG melalui Kementerian PUPR dan dukungan operasional dari BGN.

Karena itu, percepatan penyediaan lahan menjadi kunci agar pembangunan segera dimulai.

"Dan sesuai dengan arahan Pak Mendagri kalau semuanya berjalan lancar pada bulan September sudah akan mulai pembangunan setelah melalui proses tentunya. Tender atau apapun sesuai dengan peraturan pendukungan, dan diperkirakan pada bulan Desember itu sudah bisa operasional," ungkapnya.