Pemerintah Bangun 2.200 Rumah di Papua Sesuai Arahan Presiden

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri meminta pembangunan 2.200 rumah di Provinsi Papua Pegunungan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini ditegaskan dalam rapat bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Gubernur Papua Pegunungan terkait Program 3 Juta Rumah dan 2.200 Rumah di Provinsi Papua Pegunungan di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (21/8).

Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, Mendagri menegaskan penetapan Papua Pegunungan sebagai lokasi prioritas pembangunan rumah rakyat dibandingkan dengan wilayah Papua lainnya didasarkan pada data pemerintah sekaligus untuk memenuhi aspek keadilan.

Provinsi Papua Pegunungan tercatat memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, yakni 30,03 persen, serta backlog perumahan terbanyak di Papua Raya. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo memerintahkan pembangunan 2.200 rumah di Papua Pegunungan.

"Persentasenya tertinggi di Indonesia adalah Papua Pegunungan 30,03 persen. Yang kedua, masyarakat yang paling banyak tidak memiliki (rumah layak huni), backlog istilahnya," katanya.

Tito menambahkan pembangunan rumah tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara bagi masyarakat di daerah dengan tingkat kerentanan tinggi, baik dari sisi ekonomi, keamanan, maupun keterjangkauan harga bahan bangunan.

Oleh karena itu, Mendagri menyampaikan program ini harus dikerjakan secara solid untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai aturan. "Jadi, kami banyak menerima masukan," imbuhnya.

Pada kesempatan sama, Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah ini.

Pembangunan di Papua Pegunungan memiliki tantangan besar, mulai dari faktor keamanan hingga biaya logistik yang tinggi. Namun, justru di situlah negara harus hadir. Program ini merupakan perintah langsung Presiden Prabowo untuk memastikan rakyat memperoleh rumah layak huni.

"Menunjukkan bahwa negara hadir, walaupun dari segi keamanan, kemahalan, kemiskinan, tapi negara justru hadir. Dan ini perintah langsung dari Presiden Prabowo. Jadi, saya tadi sudah sampaikan kepada Pak Mendagri," katanya.

Maruarar juga menunjuk Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Azis Andriansyah sebagai penanggung jawab teknis program.

Ia menekankan standar pelaksanaan harus dijaga setinggi mungkin sebab program ini bukan hanya soal membangun rumah, tetapi juga menghadirkan harapan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. "Ini karena kita juga (memastikan) tata kelolanya harus benar, itu saja intinya," tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, digelar pula rapat susulan yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk bersama Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Azis Andriansyah.

Rapat tersebut dihadiri perwakilan Kemendagri, Kantor Staf Presiden, serta Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Pembahasan dalam forum itu mencakup koordinasi dengan pemerintah daerah terkait, penyelesaian status lahan, tipe rumah yang akan dibangun, hingga anggaran pembangunan.