QRIS Antarnegara: Inklusi Keuangan atau Ancaman Bagi Kedaulatan Ekonomi Lokal?

JAKARTA – Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) antarnegara akan mempermudah konsumen Indonesia membeli barang dari luar negeri dengan biaya lebih rendah dan cara praktis, sekaligus membuka pasar internasional lebih lebar. Namun, jika tidak diimbangi kebijakan perlindungan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), literasi keuangan digital, dan pengawasan transaksi, dampaknya bisa menekan industri lokal dan memperbesar ketergantungan impor.

Bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 RI, Bank Indonesia (BI) dan bank sentral Tiongkok atau People's Bank of China (PBoC) memulai rangkaian uji coba interkoneksi layanan QRIS antara Indonesia dan Tiongkok.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menuturkan konektivitas pembayaran dengan Tiongkok akan memfasilitasi perdagangan antarnegara secara lebih efisien, khususnya bagi UMKM, serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata kedua negara. Dia berharap perluasan penggunaan QRIS Antarnegara ke Tiongkok dapat diwujudkan setelah seluruh proses uji coba dan kesiapan dapat berjalan dengan baik.

“Uji coba akan melibatkan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), UnionPay International (UPI) dan para perwakilan penyelenggara jasa sistem pembayaran terkait,” ujar Perry di Jakarta, Minggu (17/8).

Finalisasi pengaturan bisnis, teknis, dan operasional telah disepakati antara UPI sebagai perwakilan dari pihak Tiongkok dengan ASPI. Keempat anggota ASPI, yakni PT Rintis Sejahtera (Rintis), PT Alto Network (Alto), PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa), dan PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin), juga telah menjalin kesepakatan dengan UPI untuk pengembangan sistem dan uji coba sandbox.

Sejak diluncurkan pada Agustus 2022, penggunaan QRIS lintas negara telah berlaku di Malaysia, Thailand, dan Singapura. Sementara implementasi QRIS bagi para Warga Negara Indonesia (WNI) di Jepang baru diresmikan pada 17 Agustus lalu.

BI mencatat total nilai transaksi QRIS Antarnegara di Malaysia, Singapura dan Thailand mencapai 1,66 triliun rupiah hingga Juni 2025. Sebagai rinciannya, kerja sama QRIS Antarnegara dengan Thailand mencatatkan 994.890 transaksi dengan nominal sebesar 437,54 miliar rupiah sejak diluncurkan pada Agustus 2022.

Volume transaksi QRIS Antarnegara Indonesia dan Malaysia mencapai 4,31 juta transaksi dengan nominal sebesar 1,15 triliun rupiah sejak diresmikan pada Mei 2023. Sementara kerja sama QRIS Antarnegara dengan Singapura yang diluncurkan pada 17 November 2023 telah mencatatkan 238.216 transaksi dengan nominal sebesar 77,06 miliar rupiah .

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta mengatakan dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Juli 2025 bahwa transaksi QRIS lintas negara (cross-border) terus menunjukkan perkembangan positif. Filianingsih mencatat, terjadi peningkatan dari sisi inbound atau wisatawan asing yang bertransaksi di Indonesia, khususnya pendatang dari Malaysia, Singapura dan Thailand.

Namun, kemudahan akses pembayaran membuat konsumen lebih tergoda membeli produk konsumsi luar negeri seperti fashion, gadget, kosmetik. Kondisi itu berpotensi memperlebar defisit neraca perdagangan.

Selain itu, produk luar negeri yang lebih kompetitif bisa lebih gampang masuk ke pasar domestik. Apabila tak disertai strategi proteksi dan penguatan UMKM, dampak kemudahan sistem pembayaran lintas batas tersebut bisa menurunkan daya saing produk lokal.

Peneliti Center of Reform on Economic Yusuf Rendy Manilet menilai pembayaran memakai QR code memudahkan mereka membeli berbagai barang di luar negeri.

Dia menambahkan tren transaksi pembayaran menggunakan QR Code sudah meluas di luar negeri. Di Tiongkok, penggunaan QR code untuk transaksi sudah menjangkau tradisional jauh sebelum tren QRIS di Indonesia.