Sri Mulyani: APBN Salurkan Rp354,09 Miliar untuk Yatim Piatu dan Rp1,333 Triliun untuk Warga Miskin

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan sebanyak Rp354,09 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disalurkan untuk mendukung kelangsungan hidup anak yatim piatu, melalui Program Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak Yatim Piatu (Atensi Yapi).

“Hingga 30 Juni 2025 tercatat sudah 134.718 orang menerima manfaat Program Atensi Yapi dengan nilai realisasi sebesar Rp354,09 miliar,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati di Jakarta, Selasa (12/8).

Menkeu menjelaskan anggaran disalurkan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada Kementerian Sosial (Kemensos), tepatnya Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, yang kemudian dilaksanakan melalui Program Atensi Yapi.

Sasaran Program Atensi Yapi adalah anak-anak usia di bawah 18 tahun yang berstatus yatim, piatu, atau yatim piatu.

Dengan adanya bantuan sosial Atensi Yapi, kata dia, diharapkan anak-anak dapat mencapai keberfungsian sosial individu, memenuhi kebutuhan dan hak dasar, melaksanakan tugas dan peranan sosial, mengatasi masalah dalam kehidupan, dan mampu mengembangkan potensi diri.

Sri Mulyani menyatakan APBN bukan sekadar angka, tetapi wujud kepedulian. Program Atensi Yapi pun dikatakan sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam mendukung pemenuhan nutrisi, vitamin, dan gizi bagi anak-anak yatim piatu.

“Kita ingin mereka dapat mengembangkan potensi diri dan mewujudkan cita-citanya. APBN akan terus bekerja melindungi kelompok yang rentan,” ujar Menkeu Sri Mulyani.

Sebagai informasi Kemenkeu telah menyalurkan belanja bantuan sosial (bansos) senilai Rp48,8 triliun per 31 Mei 2025, setara 32,6 persen dari target APBN.

Lebih spesifik penyaluran bansos sembako telah mencapai Rp20,26 triliun yang diterima oleh 18,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per 9 Juli 2025, setara 97,22 persen dari target 18,8 juta KPM.

Menkeu menyatakan pemerintah berkomitmen memastikan tiap masyarakat Indonesia mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar yang layak.

Menkeu juga mengungkapkan pemerintah pusat membelanjakan sebesar Rp1.333 triliun untuk warga miskin atau masyarakat bawah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

“Anggaran pemerintah pusat yang langsung dinikmati oleh masyarakat, terutama kelompok bawah, mencapai Rp1.333 triliun untuk tahun ini,” kata Sri Mulyani dalam kegiatan Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan RI 2025 di Jakarta, Rabu (13/8).

Dia merinci anggaran itu disalurkan melalui berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial (bansos) sembako, akses pembiayaan bagi UMKM, penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, hingga dukungan untuk ketahanan pangan dan energi.

Sri Mulyani pun mengatakan anggaran belanja pemerintah pusat (BPP) yang diterima langsung oleh masyarakat untuk tahun depan bakal lebih besar dari tahun ini.

“Dua hari lagi Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan untuk tahun depan, dan angkanya akan lebih besar lagi,” tuturnya.

Sebagai catatan, realisasi belanja negara hingga semester I 2025 mencapai Rp1.407,1 triliun atau 38,8 persen dari target APBN 2025.

Realisasi itu terdiri atas BPP sebesar Rp1.006,5 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp400,6 triliun.

Belanja negara tersebut tumbuh sebesar 0,6 persen (yoy). Menurut Menkeu, pertumbuhan belanja negara mencerminkan upaya pemerintah menjalankan kebijakan countercyclical di tengah dinamika global dan regional.

Belanja difokuskan guna mendukung pencapaian target pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi daerah melalui program makan bergizi gratis (MBG) dan pemberdayaan desa serta UMKM.

Selain itu, belanja juga diarahkan pada program prioritas nasional, antara lain penguatan ketahanan pangan dan energi.

Untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pembahasan terakhir pemerintah dan DPR menetapkan belanja negara dipatok pada rentang 14,19-14,83 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), terdiri dari BPP 11,41-11,94 persen PDB dan TKD 2,78-2,89 persen PDB.