Anggota WHO Sepakat Perpanjang Negosiasi Pandemi

JENEWA – Negara-negara anggota WHO telah sepakat untuk memperpanjang negosiasi mengenai elemen kunci dari perjanjian pandemi hingga satu tahun, kata organisasi tersebut pada Selasa (19/5). Keputusan tersebut diambil selama sidang tingkat tinggi tahunan Organisasi Kesehatan Dunia, yang saat ini sedang berlangsung di Jenewa, Swiss.

“Komitmen negara-negara anggota untuk melanjutkan negosiasi adalah sinyal yang jelas bahwa mereka bukannya menyerah, melainkan terus maju,” kata kepala WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Saya sangat yakin mereka akan berhasil,” imbuh dia.

Pada Mei 2025 lalu, negara-negara anggota WHO mengadopsi perjanjian pandemi penting tentang penanganan krisis kesehatan di masa depan, setelah lebih dari tiga tahun negosiasi yang dipicu oleh guncangan Covid-19. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya respons internasional yang tidak terkoordinasi seperti yang terjadi pada pendekatan terhadap krisis virus korona di masa mendatang selama pandemi-pandemi berikutnya.

Namun, satu elemen kunci terlewatkan dalam upaya meloloskan perundingan perjanjian: Menentukan bagaimana sistem yang disebut Akses Patogen dan Pembagian Manfaat (PABS) akan berfungsi dalam praktiknya.

Lampiran tersebut membahas tentang berbagi akses terhadap patogen berbahaya yang berpotensi menyebabkan pandemi, dan kemudian berbagi manfaat yang diperoleh darinya, baik itu berupa vaksin, tes, dan pengobatan.

Pembagian Manfaat

Rencananya bagian terakhir itu akan diselesaikan tepat waktu untuk Sidang Majelis Kesehatan Dunia 2026, tetapi ketika tenggat waktu terakhir semakin dekat, kian jelas ada perbedaan pendapat yang mendalam antara negara-negara kaya dan negara-negara berkembang.

Beberapa negara, terutama di Afrika, menginginkan jaminan bahwa setelah mereka berbagi data patogen, mereka akan memiliki akses ke segala sesuatu yang dikembangkan menggunakan informasi tersebut.

Selama debat di majelis pada 18 Mei, perwakilan Afrika Selatan menegaskan bahwa setiap perjanjian perlu memastikan kesetaraan, memperingatkan bahwa lampiran yang kosong lebih buruk daripada tidak ada lampiran sama sekali dan hal itu mengakibatkan kebuntuan.

Sementara itu, negara-negara Eropa, terutama yang memiliki industri farmasi besar, telah memperingatkan bahwa pembagian keuntungan wajib berisiko menghambat penelitian dan pengembangan.

“Sejumlah isu memerlukan diskusi lebih lanjut yang signifikan,” kata perwakilan Siprus, yang berbicara atas nama negara-negara Uni Eropa.

Mengingat perpecahan yang masih berlanjut, negara-negara tersebut memilih pada Selasa pagi untuk memberikan perpanjangan waktu lagi kepada diri mereka sendiri.

“Negosiasi akan dilanjutkan dengan tujuan untuk mempresentasikan hasilnya pada pertemuan berikutnya, yang dijadwalkan akan berlangsung pada Mei 2027, atau jika perlu, lebih awal melalui sesi khusus Majelis Kesehatan Dunia pada tahun 2026,” demikian bunyi teks yang diadopsi.

Dalam sebuah sesi wawancara dengan AFP, Helen Clark, mantan perdana menteri New Zealand dan ketua bersama Panel Independen untuk Kesiapan dan Respons Pandemi, menyesalkan bahwa proses tersebut berlarut-larut.

Dia menyoroti bahwa bahkan setelah lampiran PABS selesai, yang memungkinkan negara-negara untuk mulai menandatangani dan meratifikasi perjanjian tersebut, masih dibutuhkan 60 ratifikasi sebelum perjanjian tersebut dapat berlaku.

“Jadi, kita mungkin perlu menunggu dua hingga tiga tahun lagi sebelum kita memiliki instrumen utama yang baru,” kata Clark, seraya menunjukkan bahwa sudah lebih dari enam tahun sejak WHO menyatakan Covid-19 sebagai pandemi.

“Ini bukan proses yang sangat cepat,” kata dia seraya mendesak negara-negara untuk fokus menyelesaikan hal ini. “Semakin lama berlarut-larut, semakin sulit jadinya,” pungkas dia. AFP/I-1