Fundamental Ekonomi Kuat, Fiskal Resilien, Ekonom: Jangan Lengah, Efektivitas Belanja Harus Dijaga!

JAKARTA– Berbagai indikator menunjukkan kondisi fiskal Indonesia tetap resilien dan sustainable. Realisasi APBN 2026 semester I menunjukkan pertumbuhan yang menggairahkan. Namun, implementasi fiskal harus menunjukkan tata kelola (governance) yang baik, menjaga efektivitas belanja, serta tetap menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. 

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% pada kuartal I-2026 (yoy) menunjukkan fondasi ekonomi nasional tetap kokoh di tengah perlambatan ekonomi global. Namun, hal itu tidak boleh membuat pemerintah lengah. 

Tantangan berupa pelemahan daya beli masyarakat, ketidakpastian pasar keuangan global, hingga belum pulihnya kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia masih perlu diantisipasi.

Pesan tersebut mengemuka dalam “Investortrust Discussion Forum: Membedah Resiliensi dan Kredibilitas Ekonomi-Fiskal” di Habitate Jakarta, Kamis (9/7). Acara yang dipandu Managing Editor Investortrust, Hari Gunarto ini menghadirkan Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurrahman serta Deputi Presiden Direktur PT Samuel Sekuritas, Suria Dharma.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufiqurrahman mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 menjadi sinyal bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih berada pada jalur yang sehat. "Mudah-mudahan pada kuartal II pertumbuhan ekonomi masih bisa mencapai 5,4%, didukung berbagai stimulus fiskal yang telah diberikan pemerintah," ujar Rizal.

Menurut Rizal, pemerintah telah mengambil langkah yang tepat melalui paket stimulus senilai Rp26,84 triliun yang digelontorkan selama April-Juni 2026. Stimulus tersebut mencakup bantuan pangan, insentif transportasi, program magang, hingga subsidi sektor manufaktur untuk menjaga konsumsi masyarakat.

Meski demikian, Rizal mengingatkan, sejumlah indikator menunjukkan masyarakat masih menghadapi tekanan. Meski indeks keyakinan konsumen (IKK) masih berada di zona optimistis, trennya terus menurun akibat tekanan terhadap kelompok kelas menengah. “Di sisi lain, investor global juga masih bersikap wait and see di tengah perlambatan ekonomi dunia, suku bunga tinggi, serta fluktuasi harga minyak yang memicu kenaikan inflasi,” tandas dia.

Rizal menekankan, inflasi Juni 2026 yang mencapai 3,34% (yoy) perlu dicermati karena kenaikan inflasi belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan daya beli masyarakat. "Yang ideal adalah inflasi naik karena konsumsi masyarakat meningkat. Namun saat ini justru permintaan agregat atau konsumsi rumah tangga masih cenderung melambat," tutur dia.

Padahal, kata Rizal Taufiqurrahman, konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan kontribusi sekitar 80% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Fiskal Tetap Kuat

Sementara itu, Wakil Direktur Samuel Sekuritas, Suria Dharma menilai kondisi fiskal Indonesia masih sangat terjaga. Pendapatan negara APBN semester I-2026 terealisasi Rp1.459,4 triliun atau 46,3% dari target, tumbuh 21,4% (yoy).

“Capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi pasar karena menunjukkan kemampuan pemerintah menjaga kesehatan fiskal di tengah dinamika ekonomi global. Ini perkembangan yang cukup positif bagi pasar," ujar dia.

Pendapatan dalam realisasi APBN semester I tahun ini terutama ditopang penerimaan perpajakan yang mencapai Rp1.187,8 triliun atau 44,1% dari target APBN. “Sebelumnya sempat muncul kekhawatiran akibat implementasi sistem Coretax. Ternyata dalam dua bulan terakhir kinerjanya cukup bagus. Ini yang membuat pencapaian penerimaan perpajakan menjadi lebih baik," papar Suria.

Selain pajak, menurut Suria Dharma, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencatatkan kinerja menggembirakan dengan realisasi Rp271 triliun atau 59% dari target, meningkat 21,6% (yoy), kendati pemerintah tidak lagi memperoleh dividen dari BUMN seperti tahun-tahun sebelumnya.

Suria juga menyoroti penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang mencapai Rp315,7 triliun hingga Mei 2026, meningkat 41,3%. Hal itu menjadi indikasi aktivitas konsumsi masyarakat masih bergerak positif.

Pasar Modal Tunggu Kepastian

Meski indikator ekonomi makro dan fiskal menunjukkan perbaikan, Suria Dharma menilai tantangan terbesar saat ini justru berada di pasar modal, terutama yang berkaitan dengan derasnya arus keluar dana asing akibat pembekuan (freeze) review saham Indonesia oleh MSCI.

Samuel Sekuritas mencatat, total dana asing yang keluar dari pasar saham Indonesia telah mencapai Rp75 triliun hingga pertengahan tahun ini. “Angka ini sangat besar. Dulu foreign outflow Rp30 triliun dalam satu tahun saja sudah dianggap besar. Sekarang, dalam tujuh bulan sudah mencapai Rp 75 triliun,” tegas dia. 

Meski demikian, menurut Suria, arus dana asing ke Indonesia secara keseluruhan masih berada dalam posisi positif. Mengacu pada paparan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dana asing yang masuk melalui Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) mencapai sekitar Rp 170 triliun. 

Selain itu, investasi asing di Surat Berharga Negara (SBN) yang sebelumnya mencatat arus keluar, kini berbalik menjadi surplus sekitar Rp 7 triliun. “Jadi, secara overall sebenarnya masih positif. Isunya memang ada di pasar modal,” tutur dia.

Suria Dharma menjelaskan, tekanan di pasar saham terasa sejak akhir Januari 2026, ketika MSCI mengumumkan bahwa status Indonesia berpotensi diturunkan dari kategori emerging market menjadi frontier market. Meski status tersebut akhirnya tidak berubah, pernyataan itu memicu keluarnya dana asing secara berkelanjutan.

Suria menegaskan, persoalan utama saat ini bukan lagi status Indonesia sebagai emerging market, melainkan pembekuan review saham Indonesia oleh MSCI. “Selama masih dibekukan, tidak ada tambahan emiten Indonesia yang masuk ke indeks MSCI, tidak ada penyesuaian free float, dan tidak ada proses upgrade,” tandas dia.

Menindaklanjuti hal itu, regulator telah melakukan sejumlah perbaikan, antara lain meningkatkan keterbukaan data kepemilikan saham dari ambang batas 5% menjadi 1%, serta memperluas keterbukaan informasi mengenai ultimate beneficial ownership (UBO).

Namun, dalam evaluasi berikutnya pada April 2026, MSCI memutuskan belum membuka pembekuan dimaksud. Pada Mei 2026, perubahan data yang diterbitkan regulator juga menyebabkan perhitungan free float sejumlah emiten mengalami penurunan berdasarkan metodologi MSCI.

“Perhitungan free float versi MSCI berbeda dengan data KSEI. Karena free float turun, otomatis free float market cap juga turun. Akibatnya banyak perusahaan yang akhirnya tidak lagi memenuhi persyaratan untuk tetap berada di indeks MSCI," tutur dia.

Dalam review terbaru yang diumumkan beberapa hari lalu, MSCI kembali menegaskan Indonesia tetap berstatus emerging market. Namun, pembekuan review saham Indonesia diperkirakan masih akan berlanjut setidaknya sampai November 2026, tanpa jaminan akan dicabut setelah periode tersebut berakhir.

“Sebenarnya yang kita khawatirkan adalah kapan status freeze ini dibuka. Selama review saham Indonesia masih dibekukan, dana asing yang baru tidak akan masuk ke pasar modal kita,” ujar dia. 

Momentum Reformasi Harus Dijaga

Rizal Taufiqurrahman dan Suria Dharma sepakat bahwa capaian pertumbuhan ekonomi dan kondisi fiskal yang tetap sehat merupakan modal penting bagi Indonesia untuk menghadapi ketidakpastian global. Namun, momentum tersebut harus diikuti kebijakan yang mampu menjaga daya beli masyarakat, memperkuat kepercayaan investor, serta mempercepat reformasi struktural agar pertumbuhan ekonomi tetap berkualitas dan berkelanjutan.

Dengan kombinasi fundamental ekonomi yang kuat, disiplin fiskal yang terjaga, serta reformasi yang konsisten, Indonesia memiliki peluang besar untuk mempertahankan momentum pertumbuhan di atas 5% hingga akhir 2026, sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu negara dengan kinerja ekonomi terbaik di kawasan maupun kelompok G20.