Euforia Peluncuran Meredup, Pemkab Bantul Telisik Masalah Kopdes Merah Putih

BANTUL - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berencana mengevaluasi kinerja Koperasi Desa Merah Putih menyusul seringnya gerai unit usaha koperasi tersebut tutup. 

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan atas efektivitas pengelolaan pasca-peluncuran kelembagaan ekonomi desa itu secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025. 

Evaluasi difokuskan pada keberlanjutan operasional, strategi pemasaran, serta peran koperasi dalam mendorong ekonomi desa sesuai target awal program.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Agus Budiraharja di Bantul, Minggu (10/8), mengatakan Kopdes merah putih sudah diluncurkan secara nasional, namun yang diluncurkan adalah kelembagaan, sehingga sejumlah kopdes percontohan sudah mulai operasi dan karena masih percontohan diakui masih belum sempurna.

"Sehingga kalau tadi ada informasi kemudian seperti belum buka nonstop dan sebagainya di gerai koperasi, mungkin tentu kita akan koordinasikan dengan instansi terkait, dan ini bagian dari perbaikan dan evaluasi kita," kata dia.

Menurut dia, mock up atau percontohan kopdes tersebut menjadi bahan belajar pemerintah daerah tentang bagaimana mengelola koperasi merah putih sebelum nanti semua desa atau kelurahan bisa ikut menerapkan secara keseluruhan.

"Seperti kopdes merah putih percontohan di Bangunharjo kan salah satunya adalah penyaluran elpiji, kemudian bahan makanan pokok ada beras, ada gerai pupuk, tentu kita koordinasi apakah kemudian setelah peluncuran pasokan dari agen sudah lancar atau belum," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, karena kopdes masih tahap ujicoba, pemerintah daerah akan melihat dulu dan melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, dan pihak yang mendukung tentang kegiatan usaha kopdes tersebut.

"Jadi, tidak usah pesimistis dulu, tetapi ini bentuk dari upaya kita memulai, memulai pasti ada yang kurang-kurang lancar, tetapi inilah pentingnya uji coba yang kemudian kita harus melihat kekurangan-kekurangan, kemudian potensi-potensi lain yang bisa kita dongkrak untuk memperbaiki, memperlancar dan lain-lain," katanya.

Dengan demikian, kata dia, semua pihak masih membutuhkan sinergi dan koordinasi termasuk komitmen untuk kemudian mencari dan melakukan identifikasi hal-hal yang menjadi hambatan dan potensi potensi lain yang perlu didorong bersama.

"Jadi apakah kemudian ada informasi harian atau informasi bukanya setiap hari apa saja sesuai dengan distribusi, itu yang perlu kita evaluasi. Tetapi saya tidak paham, kalau misalnya elpiji semua disentralkan di situ bagaimana, sementara kan kebutuhan masyarakat banyak," katanya.

Sementara itu, Ketua Kopdes Merah Putih Bangunharjo Yeri Widarnanto mengatakan, sering tutupnya gerai di koperasinya karena berkaitan dengan modal pinjaman yang belum cair. Sementara di gerai sembako baru ada produk dari satu agen distributor, sedangkan produk dari Bulog sempat ditarik.

"Untuk gerai sembako, memang belum buka karena masih banyak barang yang belum 'ready'. Barang dari Bulog ditarik kembali, karena saat itu ada perhitungan seperti stock opname. Jadi, barang yang di gerai sembako hanya berupa beras, minyak, dan gula," katanya.

Kemudian, kata dia, untuk gerai elpiji bersubsidi tiga kilogram masih buka karena pasokan datang setiap seminggu sekali, kemudian gerai pupuk bersubsidi masih tetap buka dengan modal sementara dari para pengurus.