Sinergi Kemenhut dan Basarnas: Jamin Keamanan di Hutan Indonesia

Jakarta - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) tentang Sinergi Tugas dan Fungsi Bidang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dalam Pembangunan Sektor Kehutanan.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (5/8), menilai, kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam penguatan kolaborasi lintas sektor untuk menghadapi tantangan kedaruratan di kawasan hutan dan konservasi.

“Kadang kita dipertemukan dalam situasi yang tidak menyenangkan, namun di balik krisis, ada energi positif yang memicu kolaborasi lebih baik. Kami bangga Basarnas memiliki kemampuan luar biasa, diakui secara internasional,” ujar Menhut Raja Antoni.

Raja Antoni menyebut Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, sehingga memiliki banyak taman nasional yang perlu dikelola dengan baik.

Ia berharap dengan adanya kerja sama dengan Basarnas, nantinya dapat meningkatkan potensi SAR agar nantinya pencarian atau penanganan kecelakaan dapat dilakukan lebih baik.

“Saya kira dari konteks kami, seperti yang ada di MoU, Indonesia adalah negara yang disebut memiliki mega-biodiversity, keanekaragaman hayati yang luar biasa. Mulai ada antusiasme masyarakat untuk mengunjungi taman-taman nasional kita, sebenarnya ini adalah tren yang baik sekali, tapi tentu harus disiapkan edukasi, peraturan,” ujar Raja Antoni.

“Saya harap dengan MoU ini tidak hanya seremonial, didedikasikan memang untuk mendidik lebih banyak lagi potensi-potensi SAR di kalangan masyarakat termasuk di polisi hutan, di kepala-kepala taman nasional kita, sehingga kalau terjadi sesuatu kita dapat menangani lebih baik,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Basarnas Muhammad Syafii menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas Basarnas tidak mungkin dilakukan secara mandiri.

Sinergi lintas sektor, khususnya dengan potensi SAR yang memiliki sumber daya strategis seperti Kemenhut, sangat diperlukan.

“Kami berharap Kemenhut memiliki SDM yang terlatih dalam penanganan kedaruratan awal, sehingga memperkuat efektivitas operasi SAR, terutama di medan yang sulit dijangkau seperti hutan dan kawasan konservasi,” ujarnya.

MoU ini, lanjutnya, akan menjadi landasan kolaborasi dalam berbagai program, seperti pengembangan sistem keselamatan, pelatihan pencarian dan pertolongan, operasi SAR bersama, peningkatan kapasitas SDM, hingga pemanfaatan sarana prasarana yang dimiliki kedua lembaga.

Selain dengan Basarnas, Kemenhut juga melakukan MoU dengan Ombudsman RI terkait sinergi kualitas penanganan dan pengaduan masyarakat di ruang lingkup pemerintahan.