Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Guru PAUD Nonformal Mengadukan Nasib ke DPRD Tulungagung

📅 Kamis, 31 Jul 2025, 22:35 WIB | Oleh:
Guru PAUD Nonformal Mengadukan Nasib ke DPRD Tulungagung Doc: Antara
Ket. Sejumlah guru PAUD di Tulungagung saat menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD Tulungagung terkait kesejahteraan dan akses sertifikasi, Kamis (31/7/2025).

Tulungagung - Sejumlah guru pendidikan anak usia dini (PAUD) nonformal di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, mengadu ke DPRD setempat, Kamis, untuk meminta dukungan peningkatan kesejahteraan serta dorongan perubahan regulasi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Tulungagung, Sunarmiati, mengungkapkan bahwa dari 1.244 guru PAUD di daerah ini, tidak satu pun yang mengakses program pendidikan profesi guru (PPG), karena sebagian besar berstatus nonformal.

"Selama ini mereka hanya menerima honor dari lembaga tempat mengajar. Hanya 224 guru yang menerima insentif APBD II sebesar Rp150 ribu per bulan. Sisanya tidak mendapatkan apapun dari pemerintah daerah," kata Sunarmiati.

Ia juga menyoroti minimnya kegiatan peningkatan kompetensi guru PAUD, yang menurutnya hanya dilakukan setahun sekali dan terbatas untuk satu peserta.

Oleh karena itu, pihaknya berharap dana APBD II dapat dialokasikan juga untuk pelatihan dan peningkatan kapasitas guru PAUD.

Sunarmiati menambahkan, perubahan UU Sisdiknas penting agar guru PAUD nonformal bisa mengakses PPG dan memperoleh sertifikasi guru.

“Selama ini, uang transport saja hanya Rp50 ribu hingga Rp150 ribu per bulan. Bagi yayasan yang siswanya banyak, mungkin bisa Rp200–300 ribu,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi A DPRD Tulungagung, Mashud, menyatakan dukungan atas aspirasi para guru PAUD.

Ia mengakui akses terhadap PPG memang masih terkendala regulasi nasional.

“Kami akan sampaikan hasil hearing ini ke Bupati dan Ketua DPRD. Aspirasi guru PAUD, termasuk soal insentif dari APBD II, akan kami kawal dalam pembahasan RAPBD mendatang,” tegas Mashud.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Gelombang Tsunami Setinggi 18 Meter Mengancam Pantai Selatan Kebumen
    Membayangkannya saja sudah bikin takut. Apalagi ada keluarga ...
  • Mohon Dukungan Doa! Paus Leo XIV Akan Jalani Operasi Paru-paru di Roma
    Turut mendoakan, semoga operasinya berjalan baik dan lancar ...
  • Peringkat FIFA Melesat, Timnas Indonesia Dipastikan Lolos Langsung ke Putaran Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2030
    Masa depan timnas kita sepertinya makin cerah, sangat ...
  • Kolaborasi Industri dan Akademisi Diperkuat, Seequent Dorong Kapasitas Geosains Indonesia
    How can collaboration between industry and academic institutions ...
  • Mengapa Tak Banyak Mahasiswa Asing yang Mau Kuliah di Indonesia?
    What factors might discourage international students from pursuing ...
Megapolitan
Visi Daerah, Desa Menjadi A...

Dua Akses Disiapkan ke Stasiun Whoosh Karawang

1.5 jam yang lalu | Aloysius Widiyatmaka

Daerah
Dua Akses Disiapkan ke Stas...
Advertisement
Parah, Ombudsman RI Temukan Gangguan Layanan BBM di 11 Provinsi

Parah, Ombudsman RI Temukan Gangguan Layanan BBM di 11 Provinsi

14 Oct 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.