Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Guru PAUD Nonformal Mengadukan Nasib ke DPRD Tulungagung

📅 Kamis, 31 Jul 2025, 22:35 WIB | Oleh:
Guru PAUD Nonformal Mengadukan Nasib ke DPRD Tulungagung Doc: Antara
Ket. Sejumlah guru PAUD di Tulungagung saat menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD Tulungagung terkait kesejahteraan dan akses sertifikasi, Kamis (31/7/2025).

Tulungagung - Sejumlah guru pendidikan anak usia dini (PAUD) nonformal di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, mengadu ke DPRD setempat, Kamis, untuk meminta dukungan peningkatan kesejahteraan serta dorongan perubahan regulasi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Tulungagung, Sunarmiati, mengungkapkan bahwa dari 1.244 guru PAUD di daerah ini, tidak satu pun yang mengakses program pendidikan profesi guru (PPG), karena sebagian besar berstatus nonformal.

"Selama ini mereka hanya menerima honor dari lembaga tempat mengajar. Hanya 224 guru yang menerima insentif APBD II sebesar Rp150 ribu per bulan. Sisanya tidak mendapatkan apapun dari pemerintah daerah," kata Sunarmiati.

Ia juga menyoroti minimnya kegiatan peningkatan kompetensi guru PAUD, yang menurutnya hanya dilakukan setahun sekali dan terbatas untuk satu peserta.

Oleh karena itu, pihaknya berharap dana APBD II dapat dialokasikan juga untuk pelatihan dan peningkatan kapasitas guru PAUD.

Sunarmiati menambahkan, perubahan UU Sisdiknas penting agar guru PAUD nonformal bisa mengakses PPG dan memperoleh sertifikasi guru.

“Selama ini, uang transport saja hanya Rp50 ribu hingga Rp150 ribu per bulan. Bagi yayasan yang siswanya banyak, mungkin bisa Rp200–300 ribu,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi A DPRD Tulungagung, Mashud, menyatakan dukungan atas aspirasi para guru PAUD.

Ia mengakui akses terhadap PPG memang masih terkendala regulasi nasional.

“Kami akan sampaikan hasil hearing ini ke Bupati dan Ketua DPRD. Aspirasi guru PAUD, termasuk soal insentif dari APBD II, akan kami kawal dalam pembahasan RAPBD mendatang,” tegas Mashud.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Kebangkitan UMKM dan Penetrasi E-Commerce jadi Katalisator Pertumbuhan Industri Percetakan di Indonesia
    ehadiran platform pameran B2B bertaraf internasional seperti ALLPrint ...
  • Mentan Bidik Investasi Besar, Industri Bioetanol Nasional Mulai Digenjot
    Langkah strategis dari pemerintah pusat, khususnya melalui jaminan ...
  • Kemenperin Perkuat Kemitraan IKM Singkong dan Industri Nasional
    Langkah Kemenperin mengintegrasikan IKM olahan singkong melalui Program ...
  • Industri Bioetanol Indonesia Mau Digenjot, Mentan Bidik Investasi BUMN dan Swasta
    Potensi penghematan devisa negara hingga mencapai Rp500 triliun ...
  • Pertamina dan Jababeka Berkolaborasi Menuju Kawasan Hijau dan Nol Emisi
    Melihat tren positif pemasangan infrastruktur panel surya yang ...
Ekonomi
Atasi Sampah, PLN EPI Bangu...
Rona
7 Tahun Hiatus, Syahrini Co...
Advertisement
Mentan Amran Berang, Sebut Masuknya Beras Ilegal Khianati Kerja Keras 115 Juta Petani Indonesia

Mentan Amran Berang, Sebut Masuknya Beras Ilegal Khianati Kerja Keras 115 Juta Petani Indonesia

24 Sep 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.