Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Guru PAUD Nonformal Mengadukan Nasib ke DPRD Tulungagung

11 Kamis, 31 Jul 2025, 22:35 WIB | Oleh:
Guru PAUD Nonformal Mengadukan Nasib ke DPRD Tulungagung Guru PAUD Nonformal Mengadukan Nasib ke DPRD Tulungagung Doc: Antara
Ket. Sejumlah guru PAUD di Tulungagung saat menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD Tulungagung terkait kesejahteraan dan akses sertifikasi, Kamis (31/7/2025).

Tulungagung - Sejumlah guru pendidikan anak usia dini (PAUD) nonformal di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, mengadu ke DPRD setempat, Kamis, untuk meminta dukungan peningkatan kesejahteraan serta dorongan perubahan regulasi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Tulungagung, Sunarmiati, mengungkapkan bahwa dari 1.244 guru PAUD di daerah ini, tidak satu pun yang mengakses program pendidikan profesi guru (PPG), karena sebagian besar berstatus nonformal.

"Selama ini mereka hanya menerima honor dari lembaga tempat mengajar. Hanya 224 guru yang menerima insentif APBD II sebesar Rp150 ribu per bulan. Sisanya tidak mendapatkan apapun dari pemerintah daerah," kata Sunarmiati.

Ia juga menyoroti minimnya kegiatan peningkatan kompetensi guru PAUD, yang menurutnya hanya dilakukan setahun sekali dan terbatas untuk satu peserta.

Oleh karena itu, pihaknya berharap dana APBD II dapat dialokasikan juga untuk pelatihan dan peningkatan kapasitas guru PAUD.

Sunarmiati menambahkan, perubahan UU Sisdiknas penting agar guru PAUD nonformal bisa mengakses PPG dan memperoleh sertifikasi guru.

“Selama ini, uang transport saja hanya Rp50 ribu hingga Rp150 ribu per bulan. Bagi yayasan yang siswanya banyak, mungkin bisa Rp200–300 ribu,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi A DPRD Tulungagung, Mashud, menyatakan dukungan atas aspirasi para guru PAUD.

Ia mengakui akses terhadap PPG memang masih terkendala regulasi nasional.

“Kami akan sampaikan hasil hearing ini ke Bupati dan Ketua DPRD. Aspirasi guru PAUD, termasuk soal insentif dari APBD II, akan kami kawal dalam pembahasan RAPBD mendatang,” tegas Mashud.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
  • Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z
    Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...
  • Angkatan Darat AS Berlatih Menggali Kuburan Massal untuk Skenario Perang dengan Banyak Korban
    Apa mungkin AS akan melakukan invasi darat ke ...
pasang iklan di koran jakarta
pasang iklan di koran jakarta
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
UGM Siapkan Pendampingan Hukum bagi Mahasiswa yang Diamankan saat Aksi di Yogyakarta

UGM Siapkan Pendampingan Hukum bagi Mahasiswa yang Diamankan saat Aksi di Yogyakarta

11 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.