Menag Apresiasi Media atas Peran Krusialnya dalam Pengawalan Informasi Haji

Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar mengapresiasi insan pers atas kontribusinya yang telah mengawal serta memberikan informasi objektif terkait pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.

"Saya secara khusus ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang telah memberikan bantuan sangat berharga kepada jamaah kita," ujar Menag di Tangerang, Senin (28/7).

Nasaruddin menilai peran media sangat krusial dalam membantu jamaah dan keluarga di Tanah Air. Mereka bisa memahami kondisi sebenarnya di lapangan, khususnya dalam menghadapi dinamika pelaksanaan ibadah haji.

Menurut dia, melalui komunikasi yang dilakukan dalam berbagai bentuk, keluarga jamaah di Tanah Air mengetahui dinamika yang terjadi sehingga tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak benar.

Begitu pula dengan jamaah, kata dia, mereka mendapat asupan informasi yang kredibel dan menjadi panduan saat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah.

Menurut Nasaruddin, media yang bersikap objektif dan membangun sangat dibutuhkan, terutama demi menjaga ketenangan dan kenyamanan jamaah selama berada di Arab Saudi.

"Terima kasih telah menyampaikan apa adanya, secara objektif. Itulah yang kita butuhkan, media yang membangun, seperti yang teman-teman tampilkan selama ini," kata dia.

Sebelumnya, dalam Rakernas Evaluasi Haji 2025, Menag mengatakan Kementerian Agama siap fokus mengurusi tugas non-haji saat peralihan kewenangan penyelenggaraan haji kepada Badan Penyelenggaraan Haji (BP Haji) selesai.

Ia mengatakan peralihan kewenangan ini justru membawa hikmah tersendiri bagi Kemenag karena dapat lebih berkonsentrasi pada berbagai tugas keagamaan lain yang tidak kalah penting.

"Kita punya banyak direktorat jenderal, seperti Pendidikan Islam, Bimas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Litbang, dan Irjen. Semua ini membutuhkan konsentrasi penuh," kata dia.

Nasaruddin menyoroti, khususnya dalam pengembangan pesantren dan perguruan tinggi Islam, terdapat banyak pekerjaan strategis yang menuntut perhatian kementerian.