Bekerja Tapi Tak Cukup Makan, BPS Soroti Ledakan Setengah Pengangguran di Kota

JAKARTA - Pengentasan kemiskinan di wilayah perkotaan dapat menyebabkan berbagai masalah sosial dan ekonomi, seperti peningkatan kriminalitas, ketimpangan sosial, dan penurunan kualitas hidup. 

Selain itu, kemiskinan perkotaan juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi kota dan menciptakan lingkaran setan kemiskinan yang sulit dipecahkan. 

Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono menyampaikan kenaikan tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan pada Maret 2025, salah satunya disebabkan karena meningkatnya jumlah setengah pengangguran.

BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan meningkat sebesar 0,07 persen poin dari 6,66 persen pada September 2024 menjadi 6,73 persen pada Maret 2025.

“Ada beberapa kondisi sosial ekonomi yang terkait dengan kenaikan kemiskinan di perkotaan, yang pertama jumlah setengah pengangguran,” kata Ateng Hartono, di Jakarta, Jumat (25/7).

Setengah pengangguran adalah para pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan lain.

Ia menuturkan jumlah setengah penganggur di perkotaan pada Februari 2025 meningkat 460 ribu orang dibandingkan pada Agustus 2024.

Faktor lainnya adalah kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kalangan laki-laki di wilayah perkotaan dari 5,87 persen pada Agustus 2024 menjadi 6,06 persen pada Februari 2025.

“Nah laki-laki kan sebagian besar ujung tombak dalam perekonomian, dalam bekerja. Jadi, kenaikan TPT pada laki-laki ini akan berpengaruh terhadap tadi tingkat kemiskinan yang di perkotaan,” ujar Ateng.

Ia mengatakan bahwa pihaknya juga menemukan adanya korelasi antara tingkat pendidikan kepala rumah tangga yang rendah dengan kemiskinan, terlihat dari 59,45 persen kepala rumah tangga miskin merupakan tamatan SMP atau sederajat.

“Rendahnya tingkat pendidikan ini berkontribusi tentunya terhadap terbatasnya akses mereka terhadap pekerjaan yang layak. Sebanyak 49,01 persen kepala rumah tangga miskin bekerjanya di sektor informal,” ujarnya pula.

Selain itu, Ateng menyatakan kenaikan harga sebagian besar komoditas pangan berdasarkan harga pasar, seperti minyak goreng, cabai rawit, dan bawang putih, juga menjadi faktor pendorong naiknya kemiskinan di perkotaan.

Ia menyampaikan kenaikan harga barang tersebut amat mempengaruhi daya beli rumah tangga kelompok bawah, terutama kelompok rentan miskin yang cenderung mudah turun kelas menjadi kelompok miskin jika daya beli mereka melemah.

“Di kota kan sebagian besar tidak memproduksi (bahan pangan) sendiri, sehingga kenaikan harga tentunya akan berpengaruh terhadap daya belinya, terutama untuk yang rumah tangga pada kelompok bawah ataupun miskin dan juga rentan miskin,” katanya lagi.