Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Menteri HAM: Penolakan MBG di Papua Salah Satunya Terkait Manajemen

14 Kamis, 24 Jul 2025, 20:33 WIB | Oleh: Tim Penulis
Menteri HAM: Penolakan MBG di Papua Salah Satunya Terkait Manajemen Menteri HAM: Penolakan MBG di Papua Salah Satunya Terkait Manajemen Doc: ANTARA
Ket. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dalam konferensi pers usai menerima kunjungan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengungkapkan penolakan program Makan Bergizi Gratis di Papua salah satunya terkait manajemen pemasakan.

Sebab, kata dia, selama ini terdapat perselisihan mengenai pihak yang memasak bahan makanan untuk program MBG.

"Itu selalu menjadi problem. Entah nanti dimasak oleh mama-mama pihak gereja atau oleh siapa, itu gampang dibicarakan," kata Pigai dalam konferensi pers usai menerima kunjungan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat di Jakarta, Kamis (24/7).

Maka dari itu, dia menegaskan yang terpenting program MBG bisa segera berjalan dengan baik di Tanah Papua.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Maybrat, Ferdinando Solosa, mengaku pihaknya telah menjalankan program Dapur Sehat untuk menunjang kegiatan MBG di wilayahnya, di mana sudah terdapat pemetaan empat titik Dapur Sehat di Kabupaten Maybrat.

Keempat titik Dapur Sehat itu, kata dia, akan melayani program MBG untuk 24 kecamatan/distrik, 259 kampung, dan satu kelurahan.

"Dari empat titik ini, dua titik sudah pelepasan dan dua titik sedang kami koordinasikan," ucap Ferdinando.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) akan menggandeng pemangku kepentingan setempat untuk mengatasi isu penolakan program MBG di daerah Papua, demikian menurut Direktur Sistem Pemenuhan Gizi BGN Nurjaeni.

Pejabat BGN itu mengakui bahwa penolakan MBG di Papua yang berpangkal dari tuntutan siswa setempat untuk perluasan penyediaan pendidikan gratis.

"Ini merupakan isu yang harus ditangani secara serius," katanya di Jakarta, Senin (24/2), usai menyaksikan penandatanganan kesepakatan bantuan hibah senilai 3.34 juta dolar AS (Rp54,4 miliar) untuk pemajuan kualitas gizi dan pendidikan masyarakat Papua antara Duta Besar Jepang di Indonesia dan Perwakilan Dana Anak-Anak PBB (UNICEF) di Indonesia.

Menurut dia, pihaknya akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat dalam mengedukasi para siswa dan masyarakat umum serta untuk menegaskan bahwa pendidikan gratis juga akan menjadi fokus pemerintah.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
  • Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z
    Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...

Festival Topeng Dunia Digelar di Solo pada 2026

36 menit yang lalu | Fajar Alim M

Nasional
Festival Topeng Dunia Digel...
Ekonomi
Produk Turunan Sabut Kelapa...

Persembahyangan Tumpek Landep di Bali

1 jam lalu | Fajar Alim M

Daerah
Persembahyangan Tumpek Land...
Daerah
Pemkot Semarang Ajak Warga ...
Advertisement
Alokasi Bedah Rumah Naik 459%! Daerah Ini Dapat Jatah Paling Gede

Alokasi Bedah Rumah Naik 459%! Daerah Ini Dapat Jatah Paling Gede

14 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +