UHC Belum Merata, BPJS Kesehatan Kediri Catat Satu Daerah Tertinggal

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Kediri, Jawa Timur menyebut hingga saat ini masih ada satu daerah yang belum Universal Health Coverage (UHC/cakupan kesehatan semesta), yakni Kabupaten Blitar.

Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kediri Tutus Novita Dewi mengemukakan wilayah BPJS Kesehatan Kediri menangani Kabupaten Nganjuk, Kabupaten/Kota Kediri dan Kabupaten/Kota Blitar.

"Ada empat daerah yang sudah UHC lebih dari 98 persen, yakni Nganjuk, Kabupaten/Kota Kediri, Kota Blitar. Masih ada satu yang belum UHC, sekitar 77 persen penduduknya terkover Kaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jadi, masih ada satu daerah yang menjadi pekerjaan rumah, belum UHC," katanya di Kediri, Selasa.

Ia mengungkapkan sebenarnya secara fasilitas kesehatan semua puskesmas sudah bekerja sama dengan rasio 1:5.000.

Ia menyebut harus ada komitmen dari pemerintah daerah dan masyarakat. Saat ini belum semua masyarakat tergerak mendaftar di JKN, salah satunya karena merasa belum sakit, sehingga belum daftar.

Namun, jika sudah UHC, dari APBD sudah ada kontribusi secara optimal, diharapkan seluruh masyarakat sudah terkover dalam program JKN.

Ia mengungkapkan dari hasil analisa yang dilakukan terkait dengan UHC karena beberapa hal, di antaranya karena fiskal di masing-masing daerah bervariasi. Selain karena peserta mandiri belum tinggi, dari perusahaan juga cukup banyak yang mempekerjakan pekerja tetap. Untuk upah perusahaan juga masih di bawah upah minimum kota/kabupaten (UMK).

"Kemudian, dari pemerintah daerah ketersediaan APBD belum banyak, jadi UHC masih cukup berat," kata dia.

Namun, katanya, semua faskes baik puskesmas maupun rumah sakit juga sudah ada kerja sama dengan BPJS Kesehatan, sehingga rasio pembayaran juga tinggi.

Untuk mengatasi masalah itu, pihaknya membuat berbagai terobosan, seperti sosialisasi, kemudian ada BPJS keliling, BPJS daring.

"Khusus di Kabupaten Blitar, kami inovasi ada desa pesiar. Ada 77 desa pesiar. Kami uji coba desa pesiar, menggandeng agen pesiar di masing-masing desa. Harapannya bisa ikut membantu untuk menyampaikan terkait dengan JKN, mulai dari menyisir sampai registrasi. Memudahkan masyarakat mendaftar juga," kata dia.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menyampaikan terkait jumlah kepesertaan diketahui bahwa hingga akhir tahun 2024, jumlah kepesertaan Program JKN mencapai 278,1 juta peserta atau 98,45 persen.

Data ini didukung dengan sebanyak 35 provinsi dan 473 kabupaten/kota yang telah mencapai predikat UHC.

Dengan capaian yang hingga saat ini terus meningkat, BPJS Kesehatan ingin memastikan setiap peserta dapat memperoleh layanan kesehatan yang memadai.