Jika Diplomasi Gagal Lagi, RI Bisa Kena Tarif Minimal 42%

JAKARTA - Pemerintah diminta lebih serius dan intensif melakukan diplomasi dengan perwakilan Amerika Serikat (AS) agar ancaman tarif 32 persen tidak dikenakan pada saat mereka memutuskan untuk memberlakukan kebijakan tarif perdagangan itu. 

Eksportir gerabah ke AS yang juga Wakil Ketua Produk Kreatif Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta, Agus Imron pada Rabu (9/7) mendesak Pemerintah mengambil langkah luar biasa untuk menghadapi ancaman tarif perdagangan dari AS itu.

Dia menilai diplomasi perdagangan Indonesia yang lalu terlalu lemah merespons pengenaan tarif 32 persen oleh pemerintahan Presiden Donald Trump.Padahal, kebijakan itu berimplikasi sangat berat bagi Indonesia.

“Ini bisa menentukan apakah surplus perdagangan kita bertahan atau malah defisit. Kalau defisit, kita makin sulit mencicil utang, belum lagi dampaknya ke perdagangan dan nilai tukar,” kata Agus Imron kepada Koran Jakarta.

Tim negosiator Indonesia di bawah Menko Perekonomian kalah jauh lobinya dibanding Vietnam yang akhirnya bisa dikenai tarif lebih kecil. Ia menyebut pendekatan diplomasi saat ini terlalu formal dan tidak cukup militan.

“Harusnya ada tekad untuk menuntaskan. Jangan seminggu di Washington lalu pulang lagi. Mereka seharusnya menunggu sampai berhasil dengan mengemukakan maksud dan tawaran RI secara aktif dan konkret,” jelasnya.

Dengan tarif yang lebih kecil bagi Vietnam, maka industri kerajinan dan furnitur Indonesia ke pasar AS akan makin berat bersaing.

Lebih lanjut, dia mengingatkan Pemerintah kalau tarif tinggi sebesar 32 persen yang dikenakan saat ini masih bersifat sementara, bisa saja ditambah. Apalagi, Presiden Trump dalam surat resminya ke Presiden RI, Prabowo Subianto menyatakan tarif tersebut “belum sebanding” dengan besarnya defisit perdagangan AS terhadap Indonesia.

“Hal itu berarti peluang masih terbuka memperbesar tarif, apalagi setelah kita menyatakan ikut BRICS. Sedangkan, Trump sudah jelas mengancam akan mengenakan tambahan 10 persen bagi anggota BRICS,” katanya.

Agus juga mengingatkan bahwa dampak dari tarif itu bukan hanya soal nilai ekspor, tetapi juga akan menghapus surplus perdagangan Indonesia yang selama ini menjadi penyangga cadangan devisa. “Kalau surplus kita cuma 2 miliar dollar AS dan itu pun sebagian karena transhipment, maka kita akan kekurangan devisa. Dampaknya bisa sistemik,” katanya.

Ia menyerukan agar Presiden segera mengirim delegasi khusus atau special envoy ke Washington untuk menegosiasikan persoalan tarif itu. Delegasi yang dikirim pun harus punya kualifikasi dan pengalaman yang hebat, jumlahnya tidak perlu terlalu banyak, cukup tiga diplomat senior yang paham konteks masalah.

“Tugasnya satu, jangan pulang sebelum tanda tangan kesepakatan. Minta rapat tiap hari. Kita yang harus aktif, bukan menunggu,” kata Agus.

Indonesia jelasnya harus meniru Vietnam yang piawai melobi negara-negara besar dengan strategi negosiasi intensif dan keberanian bertahan sampai kesepakatan dicapai. “Kalau hanya mengandalkan prosedur biasa, kita akan dilibas. Apalagi AS secara jelas memosisikan BRICS sebagai musuh karena dianggap mengancam kekuatan dollar AS. Maka kita juga harus realistis: ikut BRICS punya harga yang harus dibayar yakni dengan diplomasi tarif lebih cerdas dan lebih keras lagi,” pungkasnya.

Tidak Ada Kemajuan

Di waktu lain, Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhisthira mengatakan dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS, maka akan dikenakan tambahan 10 persen, sehingga bisa terkena tarif sampai 42 persen.

“Inikan kan berarti tidak ada kemajuan dari sisi negosiasi sebelumnya, padahal para menteri sebelumnya sudah menyampaikan kalau sudah bernegosiasi secara optimal,” kata Bhima.

Celios jelasnya sudah menghitung dampak kalau pengenaan tarif 32 persen, maka output ekonomi RI akan turun 164 triliun rupiah, kemudian pendapatan tenaga kerja turun 52 triliun rupiah dan ekspor turun 105,9 triliun rupiah.

Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan serapan tenaga kerja 1,2 juta orang. “Jadi, ini cukup signifikan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia karena beberapa sektor padat karya masih bergantung pada AS seperti alas kaki, pakaian jadi dominan ke AS,”ungkap Bhima.