Dibayangi Risiko Defisit Anggaran Bengkak Saat Penerimaan Fiskal Seret, Kemenkeu Genjot PNBP

JAKARTA - penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menjadi sumber pendapatan yang signifikan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum. 

Selain itu, PNBP juga mendukung program-program pendidikan dan kesehatan, termasuk beasiswa dan subsidi rumah sakit. 

Dengan meningkatkan PNBP dari berbagai sektor, pemerintah dapat mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan, seperti pajak atau dividen BUMN. Hal ini dapat menciptakan stabilitas fiskal dan mengurangi risiko fluktuasi pendapatan negara. 

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus mengupayakan peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari berbagai sektor di luar setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Upaya peningkatan itu dilakukan menyusul setoran dividen BUMN yang dialihkan ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, lalu Kemenkeu mengandalkan optimalisasi pendapatan dari sektor sumber daya alam (SDA), layanan kementerian/lembaga (K/L), serta Badan Layanan Umum (BLU).

"Untuk PNBP dari target APBN sebesar Rp513,6 triliun, kemungkinan hanya tercapai Rp477,2 triliun. Ini karena Rp80 triliun dividen yang seharusnya masuk ke APBN sekarang diserahkan ke Danantara," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikutip di Jakarta, Jumat (4/7).

Dengan kondisi tersebut, realisasi PNBP diproyeksikan hanya mencapai 92,9 persen dari target. Namun, pemerintah memitigasi agar dampak negatif dari perpindahan dana tersebut tidak sepenuhnya terjadi.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa pihaknya berupaya menekan potensi kehilangan pendapatan hingga hanya separuhnya, dengan menambal sisanya melalui penerimaan baru.

“Dengan beberapa measure kita akan kurangi mitigasi sehingga perbedaannya mungkin hanya sekitar Rp40 triliun. Artinya PNBP mencari tambahan penerimaan baru sebesar Rp40 triliun sehingga koreksi Rp80 triliun tidak seluruhnya muncul di sana,” tuturnya.

Kendati demikian, Sri Mulyani menekankan bahwa keberadaan Danantara memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Badan pengelola investasi itu dinilai mampu mendorong arus investasi besar, terutama pada sektor-sektor strategis dan bernilai tambah tinggi.

Dengan strategi diversifikasi dan optimalisasi PNBP dari berbagai sektor, pemerintah berharap kesinambungan fiskal tetap terjaga, tanpa terlalu bergantung pada setoran dividen BUMN.

Sementara itu, Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan menegaskan bahwa upaya penambalan kehilangan penerimaan dilakukan dengan mengandalkan potensi dari sektor lain.

Sektor tersebut di antaranya PNBP SDA nonmigas, layanan K/L, dan kontribusi BLU.

“Nah, otomatis dengan adanya penerimaan dari PNBP yang lain, ini paling tidak bisa mengurangi dividen yang seharusnya masuk, terus enggak jadi masuk,” jelasnya.