Pengamat: Praktik Oplos Beras SPHP Marak karena Pengawasan Lemah

JAKARTA- Peneliti Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda mengatakan hampir semua masalah distribusi bantuan pemerintah itu lemah di aspek pengawasan. Diharapkan ini menjadi fokus perhatian pemerintah ke depannya.

Masalah lemahnya pengawasan ini juga terjadi pada distribusi beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) seperti yang dipaparkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman kemarin. "Beras SPHP tidak disalurkan langsung ke masyarakat namun melalui pedagang dan juga produsen beras,"papar Huda merespon kasus tersebut.

Akibatnya lanjut Huda, pedagang beras, mereka mendapatkan beras SPHP dan mengoplosnya sama beras medium. Pada bagian ini masyarakat tentu tidak akan ngecek satu per satu beras yang dibeli. 

Kejadian oplosan seperti ini sering terjadi di pedagang tradisional. Namun bagi pasar modern seperti supermarket, kejadian masalah tentang beras SPHP ini sangat jarang terjadi.

 "Jadi seharusnya memang disalurkan melalui gudang Bulog langsung atau melalui ritel yang gampang pengawasannya,"tuturnya.

Diketahui, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman memproyeksikan kerugian negara akibat praktik pengoplosan beras subsidi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi beras premium mencapai 2 triliun rupiah per tahun.

 Mentan mengungkapkan modus itu dilakukan dengan mengambil 80 persen beras SPHP bersubsidi dan mengoplosnya menjadi beras premium yang dijual dengan harga lebih tinggi di pasar tanpa mekanisme pengawasan yang efektif 

Dipanggil Satgas

Satuan Tugas Pangan (Satgas Pangan) mulai hari ini memanggil 212 produsen merek beras yang nakal, diduga melakukan praktik perdagangan tidak sesuai aturan. "Ada 212 merek. Mulai hari ini pemanggilannya, dipanggil oleh Satgas Pangan," kata Mentan dalam kegiatan Hari Krida Pertanian, di Jakarta, Senin (30/6).

Menurutnya, upaya itu merupakan bagian dari langkah korektif guna menertibkan tata niaga beras agar tidak merugikan konsumen dan petani sebagai pelaku utama sektor pangan. 

Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap dugaan praktik kecurangan dalam perdagangan beras yang menyebabkan kerugian konsumen hingga 99,35 triliun rupiah akibat manipulasi kualitas dan harga di tingkat distribusi.Mau Indonesia lumpuh pangan? Mau? Kita harus luruskan. "Kita harus bereskan. Mafia-mafia yang bergerak di sektor pangan. Tidak boleh kita biarkan," katanya menegaskan.