Filipina Wacanakan Pembentukan Satu Komando Armada di LTS dan LTT

MANILA – Menteri Pertahanan Filipina pada Senin (30/6) mengatakan bahwa para pemimpin militer saat ini tengah berupaya untuk mewujudkan konsep satu komando armada wilayah di Laut Tiongkok Selatan (LTS) dan Laut Tiongkok Timur (LTT).

Menurut Menhan Gilberto Teodoro, wacana ini mengemuka saat Filipina menghadapi ancaman di perairan yang disengketakan yang serupa dengan yang dialami Jepang.

Pada April lalu, surat kabar Jepang Asahi melaporkan bahwa Menteri Pertahanan Jepang, Gen Nakatani, mengajukan usulan kepada Menhan Amerika Serikat (AS), Pete Hegseth, untuk mempertimbangkan LTS, LTT, Semenanjung Korea, dan daerah sekitarnya sebagai satu wilayah komando armada.

Menhan Teodoro mengatakan bahwa sangat wajar jika menetapkan LTS dan LTT sebagai satu wilayah operasi, dengan mengatakan bahwa keduanya merupakan wilayah maritim tanpa batas darat. Namun, ia mengatakan bahwa wilayah tersebut seharusnya tidak termasuk Semenanjung Korea.

"Hal itu akan melibatkan sinergi dalam operasi, sinergi dalam kesadaran domain, dalam pertukaran intelijen dan dalam saling memperkuat kekuatan kita untuk bekerja dua kali lipat secara real-time," kata Menhan Teodoro dalam sebuah taklimat ketika menyambut kunjungan mitranya dari Lithuania, Menhan Dovile Sakaliene.

Jepang dan Tiongkok telah berulang kali bertikai atas pulau tak berpenghuni yang dikelola Jepang di LTT yang disebut Tokyo sebagai Senkaku dan disebut oleh Beijing sebagai Diaoyu. Sementara itu, Filipina dan Tiongkok telah sering bentrok di LTS di sekitar beting dan atol yang disengketakan yang berada di dalam zona ekonomi eksklusif Manila.

Saat ini Komando Operasi Gabungan Jepang telah mengoperasionalkan konsep komando armada wilayah tunggal, dan pengelompokan Squad, yang mencakup menteri pertahanan dari Australia, Jepang, Filipina, dan AS, rencananya akan mendirikan pusat koordinasi pada Desember mendatang untuk mewujudkannya, kata Teodoro.

"Jadi ini sudah menjadi konsep operasional. Tidak perlu ada persetujuan lain," kata Menhan Teodoro.

Jepang dan Filipina tahun lalu telah menandatangani perjanjian militer yang memungkinkan tentara mereka berada di wilayah masing-masing. Di bawah kepemimpinan Presiden Ferdinand Marcos Jr, Filipina telah memperluas aliansinya di luar AS, sekutu tradisionalnya, dengan menandatangani perjanjian pertahanan dengan Jepang dan New Zealand, serta merundingkan perjanjian serupa dengan Kanada dan Prancis.

Dan pada Senin, Filipina dan Lithuania menandatangani nota kesepahaman untuk memperdalam kerja sama pertahanan di berbagai bidang seperti keamanan siber, keamanan maritim, dan produksi amunisi.

Hindari Konflik

Sementara ituPresiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr, pada akhir pekan lalu menyatakan bahwa negaranya bermaksud untuk menghindari konflik di LTS sambil menggarisbawahi pentingnya pertahanan yang kuat untuk melindungi para nelayan dan klaim teritorialnya.

Pernyataan ini menyusul perintah Marcos baru-baru ini kepada Penjaga Pantai Filipina untuk menyingkirkan rintangan terapung yang dipasang oleh Penjaga Pantai Tiongkok di perairan yang disengketakan di dekat Scarborough Shoal.

"Pemerintah harus berdiri teguh dalam pembelaannya untuk melindungi kesejahteraan para nelayan dan hak-hak teritorial negara," ucap Presiden Marcos Jr di Manila

Presiden Marcos Jr pun menekankan bahwa Filipina akan mengejar klaim teritorialnya di LTS tidak dengan kekerasan, tetapi dengan upaya hukum melalui proses diplomatik. CNA/MENAFN/I-1