Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Setiap RT di Malang Akan Dapat Bantuan Rp50 Juta, Pemkot Mulai Susun Regulasinya

KORAN-JAKARTA.COM | Rabu, 25 Jun 2025, 19:15 WIB
iklan kopi jjroyal sidebar

MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mulai menyusun regulasi sebagai dasar pelaksanaan program pemberian bantuan senilai Rp50 juta untuk setiap rukun tetangga (RT).

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu, mengatakan regulasi yang sedang digodok ini berupa rancangan peraturan wali kota (perwali) yang memuat teknis penyaluran dana bantuan bagi setiap RT di Kota Malang.

Setiap RT di Malang Akan Dapat Bantuan Rp50 Juta, Pemkot Mulai Susun Regulasinya Doc: ANTARA/Ananto Pradana

Ket. Arsip Foto : Wali Kota Malang Wahyu Hidayat.

"Masih disiapkan aturan untuk program itu, sekarang masih dalam tahap pembahasan berupa rancangan perwali," kata Wahyu.

Program bantuan Rp50 juta per RT itu merupakan janji politik dari Wahyu Hidayat bersama Wakil Wali Kota Ali Muthohirin yang kerap kali disampaikan ketika masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Wahyu menjelaskan mengingat dasar teknis masih dibahas, maka program tersebut baru akan direalisasikan pada tahun anggaran 2026.

"Karena di tahun ini ketika saya masuk (menjabat) pembahasan anggaranmya sudah berjalan, sehingga tidak mungkin untuk dilakukan penganggaran," ucapnya.

Penyusunan perwali ini menjadi pokok penting di setiap pelaksanaan program pemerintah daerah (pemda), karena untuk memastikan semua berjalan sesuai mekanisme dan tepat sasaran, seperti penyaluran anggaran hingga sistem pengawasan.

"Saya sudah pernah menyampaikan jangan sampai ada masalah. Kami benar-benar melakukan koordinasi dan konsultasi supaya program ini berjalan sesuai harapan," ujar dia.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Erik Setyo Santoso menyatakan program Rp50 juta per RT nantinya dimasukkan di dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2026.

Dia menyebut sudah mendapatkan gambaran bagaimana program itu berjalan setelah melakukan studi banding ke beberapa daerah yang telah melaksanakan hal serupa.

"Kami belajar bagaimana membangun pola, misalnya dari penganggaran, penerapan, dan pertanggungjawaban," ucap dia.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang Subkhan menambahkan dana yang disalurkan melalui program Rp50 juta per RT sifatnya bukan hibah, namun bisa dilakukan melalui skema penganggaran yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai aturan.

"Jadi pembahasan yang dilakukan itu tidak bisa dalam kurun waktu dua sampai tiga hari saja," kata dia.

Lantaran menyangkut anggaran daerah, maka proses pembahasan rancangan perwali perlu diawasi dengan ketat untuk mencegah potensi kesalahan saat penyaluran dan pemanfaatan bantuan.

"Memang perlu dikawal sebaik mungkin," ucapnya.

Like, Comment, or Share:

Tren Saat Ini
Realtime
Ads
Berita Terkait

Desa Devisa Dongkrak Pendapatan Penenun NTT hingga 30 Persen

Jumat, 11-Jul-2025 | Bambang Wijanarko

Ekonomi Desa Devisa Dongkrak Pendap...

BBMKG: Waspadai Gelombang Tinggi hingga 6 Meter di Selatan Bali

Jumat, 11-Jul-2025 | Bambang Wijanarko

Daerah BBMKG: Waspadai Gelombang T...

Rano: Jalur Car Free Night Tak Akan Sepanjang Car Free Day 

Jumat, 11-Jul-2025 | Bambang Wijanarko

Megapolitan Rano: Jalur Car Free Night ...

Dukung UMKM, BPJPH Beri Sertifikasi Halal Gratis untuk Warteg

Jumat, 11-Jul-2025 | Yebdi Trismar

Nasional Dukung UMKM, BPJPH Beri Ser...

Kemenkum Sosialisaskan Hak Cipta ke Pelaku Usaha Hiburan di Semarang

Jumat, 11-Jul-2025 | Bambang Wijanarko

Nasional Kemenkum Sosialisaskan Hak ...
Video Pilihan
Inovasi atau Tertinggal: Jawaban Ritel terhadap Konsumen Zaman Baru