Kearifan Lokal Menjadi Landasan Pembangunan Provinsi Maluku

AMBON – Semangat kesetaraan dan kearifan lokal menjadi pondasi utama dalam menjaga stabilitas dan mempercepat pembangunan berkelanjutan di Provinsi Maluku. “Ini menjadi pegangan dalam membangun Maluku,” tutur Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa.

“Forkopimda harus menjadi platform strategis, bukan hanya forum seremonial, dalam menjawab tantangan zaman dan memperkuat sinergi lintas sektor,” kata Hendrik di Ambon, Selasa.

Hal itu disampaikan Gubernur Hendrik dalam Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang digelar Pemerintah Provinsi Maluku melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dengan tema “bersinergi menjaga stabilitas ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.”

Menurutnya, mengutamakan kesetaraan dan kearifan lokal dalam pembangunan daerah berarti menjadikan prinsip keadilan sosial serta nilai-nilai budaya masyarakat sebagai pijakan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kesetaraan menekankan pentingnya memberikan akses yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial, wilayah, atau latar belakang etnis.

Sementara itu, kearifan lokal mencerminkan cara hidup, pengetahuan tradisional, dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat yang telah terbukti mampu menjaga harmoni sosial dan kelestarian lingkungan.

“Dengan menggabungkan kedua prinsip ini, pembangunan tidak hanya akan bersifat inklusif, tetapi juga berkelanjutan dan berakar kuat pada identitas lokal. Hal ini menjadi landasan penting untuk menciptakan daerah yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing tanpa kehilangan jati diri budaya masyarakatnya,” ujar dia.

Di Maluku, kata dia, semboyan Ale rasa beta rasa, sagu salempeng patah dua menjadi salah satu kearifan lokal yang harus diterapkan. Berkaitan dengan hal itu dia menegaskan bahwa stabilitas di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan merupakan syarat utama tercapainya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. “Tanpa stabilitas, berbagai program pembangunan akan sulit terealisasi secara optimal,” katanya.

Dia juga menekankan pentingnya menjaga capaian positif yang telah diraih Provinsi Maluku, seperti pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2025 sebesar 5,07 persen lebih tinggi dari rata-rata nasional 4,78 persen, serta penurunan angka kemiskinan menjadi 15,78 persen dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,95 persen.

Sedangkan indeks kerukunan umat beragama juga menunjukkan skor tinggi sebesar 80,54 dan menempatkan Maluku di peringkat ketujuh nasional.