TNI Siapkan Tim Khusus untuk Evakuasi WNI dari Iran dan Israel

JAKARTA – Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, mengerahkan 34 personel yang tergabung dalam tim khusus untuk mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Iran dan Israel.

"Rencana evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Iran dan Israel akan melibatkan Tim Crisis Response Team (CRT) yang terdiri dari 34 personel gabungan TNI," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA, Kamis (19/6).

Kristomei mengatakan sebanyak 34 pasukan itu saat ini masih berada di Jakarta, dan mereka siap menerima perintah jika diperlukan untuk mengevakuasi WNI saat masih Israel, Iran ataupun ketika sudah sampai di bandara Indonesia.

Kristomei menyebutkan berdasarkan data Kementerian Luar Negeri saat ini terdapat 578 WNI di wilayah Iran dan Israel.

Jumlah itu terdiri dari 386 orang di Iran dan 192 orang di Israel. Dari jumlah tersebut, sebanyak 115 WNI di Iran dan 11 WNI di Israel bersedia untuk dievakuasi.

"Sebagian besar dari mereka adalah pelajar dan mahasiswa yang tinggal di wilayah-wilayah yang saat ini masuk dalam kategori rawan," kata Kristomei.

Nantinya, kata dia, WNI dari Iran akan berangkat menuju Baku pada Jumat (20/6) pukul 07.00 waktu setempat (11.00 WIB).

Sesampainya di Baku, para WNI akan transit selama dua malam sebelum melanjutkan penerbangan pulang ke Indonesia dengan pesawat komersial pada Minggu, 22 Juni 2025.

Sedangkan rencana evakuasi WNI dari Israel direncanakan akan melalui Amman (Yordania), sebelum diberangkatkan melalui jalur udara ke Indonesia.

Kristomei belum bisa menjelaskan secara rinci kapan 34 personel itu berperan dalam proses evakuasi. Dia hanya memastikan para personel TNI itu siap jika harus diberangkatkan ke wilayah rawan untuk mengevakuasi WNI.

"TNI menegaskan bahwa perlindungan terhadap warga negara Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri adalah bagian dari tugas konstitusional yang diemban, dan akan terus dilaksanakan secara maksimal dalam kerangka kepentingan nasional," jelas Kristomei.