Setoran Pajak Seret, Realisasi Mei Turun 10%, Pemerintah Harus 'Putar Otak!

JAKARTA – Penurunan penerimaan pajak dapat berdampak signifikan pada stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Penurunan penerimaan pajak akan memperlebar kesenjangan antara pendapatan dan belanja negara, yang berpotensi membuat defisit anggaran melebihi target.

Sebagai dampaknya, pemerintah mungkin terpaksa mengurangi anggaran untuk berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, demi menutupi kekurangan penerimaan. Pemerintah mungkin harus mencari sumber pendanaan alternatif, seperti pinjaman, yang dapat meningkatkan beban utang negara di masa depan.

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak pada Mei 2025 sebesar Rp683,3 triliun, turun 10,13 persen (year-on-year/yoy) bila dibandingkan serapan Mei 2024 sebesar Rp760,4 triliun.

Namun, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan nilai itu merupakan penerimaan pajak secara neto. Sedangkan nilai neto dikatakan tidak mencerminkan kondisi perekonomian terkini.

“Neto itu adalah bruto dikurangi restitusi yang merupakan kewajiban pada waktu jatuh tempo. Jadi, neto memang tidak bisa dijadikan pedoman mengenai kondisi ekonomi saat ini,” kata Anggito dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2025, dikutip di Jakarta, Rabu (18/6).

Dalam paparannya, penerimaan pajak secara neto pada hampir seluruh sumber mengalami kontraksi,

Penerimaan pajak penghasilan (PPh) non migas, misalnya, mengalami kontraksi sebesar 5,4 persen (yoy) dengan nilai Rp420 triliun.

Kemudian, penyerapan dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mengalami kontraksi yang cukup dalam, yakni sebesar 15,7 persen (yoy) dengan nilai Rp237,9 triliun.

Sementara penerimaan dari pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pajak lainnya mencatatkan pertumbuhan tipis 0,8 persen (yoy), dengan nilai realisasi Rp5,04 triliun.

Sebagai perbandingan, penerimaan pajak secara bruto mencetak realisasi Rp895,8 triliun. Berbeda Rp212,5 triliun dari nilai penerimaan secara neto.

Penerimaan dari seluruh sektor pun tercatat tumbuh. PPh non migas mencatatkan realisasi Rp479,9 triliun atau tumbuh sebesar 1 persen (yoy).

Penerimaan PPN dan PPnBM terealisasi sebesar Rp390,29 triliun atau tumbuh tipis 0,8 persen (yoy). Sedangkan penerimaan PBB dan pajak lainnya tercatat sebesar Rp5,16 triliun atau tumbuh 2 persen (yoy).

“Secara bruto masih positif. Memang netonya ada negatif karena ada kewajiban restitusi yang jatuh tempo,” ujar Anggito.

Adapun secara keseluruhan, pendapatan negara tercatat sebesar Rp995,3 triliun atau 33,1 persen dari target APBN Rp3.005,1 triliun. Nilai itu bertambah senilai Rp184,8 triliun dari catatan April.