Celios Ingatkan: Program Perlindungan Sosial Lumpuh Karena Data Kemiskinan Tak Akurat

JAKARTA - Data kemiskinan yang akurat memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada kelompok masyarakat yang memenuhi syarat, sehingga program perlinsos dapat memberikan dampak yang optimal. 

Dengan data yang tepat, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran perlinsos secara efektif, mengurangi risiko penyimpangan, dan memastikan bantuan digunakan untuk tujuan yang benar. 

Center of Economics and Law Studies (Celios) berpendapat kekeliruan data kemiskinan mengurangi efektivitas program perlindungan sosial (perlinsos).

“Kalau kita tidak tahu berapa orang penduduk miskin di Indonesia, kita tidak tahu anggaran bantuan sosial ini mau dikirim ke siapa,” kata Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar dalam diskusi publik bertajuk “Sebenarnya Ada Berapa Juta Orang Miskin dan Menganggur di Indonesia?” yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (28/5).

Sebagai contoh, lanjut Media, bila Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin sebanyak 24 juta orang maka pemerintah akan memfokuskan anggaran perlinsos untuk kelompok tersebut.

Padahal, bisa jadi terdapat masyarakat yang membutuhkan bantuan, namun tidak tergolong kelompok penduduk miskin karena kekeliruan data tingkat kemiskinan.

“Implikasinya, persentase anggaran perlinsos terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia menjadi salah satu yang terendah di Asia,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menambahkan problem data yang akurat juga membuat stimulus pemerintah menjadi kurang efektif.

Misalnya, Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang berlaku Juni-Juli 2025 dianggap menciptakan ketimpangan antara pekerja formal dan pekerja informal.

“Data BSU itu dasarnya data BPJS Ketenagakerjaan, dan pada saat pandemi dulu banyak pekerja informal dikecualikan dari BSU. Sepertinya saat ini mengulang kesalahan yang sama di mana banyak pekerja informal, pekerja kontrak, ojol dan pekerja outsourcing tidak mendapat BSU karena persoalan pendataan,” jelas Bhima.

Maka dari itu, Celios mendorong pemerintah melakukan redefinisi terkait tingkat kemiskinan. 

BPS diminta untuk memperbarui metode pengukuran yang sudah berusia hampir 50 tahun (BPS mulai mengukur tingkat kemiskinan sejak 1984 dengan data tahun 1976), sehingga dianggap sudah tidak relevan untuk menjadi alat pengukuran kemiskinaan saat ini.

Sebagai catatan, pemerintah mengalokasikan anggaran perlinsos sebesar Rp503,2 triliun pada APBN 2025, tumbuh 1,2 persen dari anggaran 2024 sebesar Rp496,8 triliun.

Per 30 April 2025, belanja bantuan sosial atau bansos (bagian dari program perlinsos) telah terealisasi sebesar Rp43,6 triliun. 

Anggaran digunakan untuk berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, hingga Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).