DPR: Masyarakat Lokal Paling Terdampak Jika Status UNESCO Kaldera Toba Dicabut

JAKARTA-Peringatan dari UNESCO Global Geopark (UGGp) terhadap Geopark Kaldera Toba mendapat respons tegas dari Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty. Menurutnya, pencabutan status geopark tersebut bisa mengancam sektor pariwisata nasional dan ekonomi masyarakat lokal.

“Kalau wisatawan berkurang, dampak ekonominya akan terasa, termasuk pada perputaran usaha masyarakat sekitar Danau Toba,” ujar Evita di Jakarta, Minggu (25/5).

Menurut data, Danau Toba menarik lebih dari 420 ribu wisatawan mancanegara pada 2024. Malaysia, Singapura, Tiongkok, dan Australia menjadi negara penyumbang terbesar. Tidak hanya itu, investasi sebesar 7,5 juta USD masuk ke kawasan ini sepanjang Januari–September 2024.

“Status dari UNESCO ini jadi daya tarik tersendiri. Kalau ini hilang, maka citra Danau Toba di mata wisatawan asing bisa berubah total,” jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Evita juga mengungkapkan bahwa Geopark Kaldera Toba memperoleh Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 56,6 miliar pada 2024. Ia mendesak pertanggungjawaban dari pengelola dan pemerintah atas penggunaan anggaran tersebut untuk menjaga status UNESCO.

“Maksimalkan waktu yang ada untuk melakukan perbaikan. Ini menyangkut citra pariwisata Indonesia dan kredibilitas kita dalam pengelolaan konservasi alam,” tegasnya.

Evita menutup pernyataannya dengan harapan agar Danau Toba tetap menjadi destinasi unggulan berkelas dunia, dengan pengelolaan yang sesuai standar internasional.