NTT Dapat Perhatian Khusus! Menteri PPN Dorong Pembangunan untuk Hapus Kemiskinan

KUPANG – Pembangunan di Nusa Tenggara Timur (NTT) sangat penting untuk mendukung penurunan kemiskinan. NTT menghadapi tantangan kemiskinan yang tinggi, dan pembangunan yang tepat sasaran dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan di berbagai sektor, seperti infrastruktur, pertanian, pendidikan, dan kesehatan, dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi angka kemiskinan.

Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy mengharapkan agar sasaran pembangunan NTT 2025-2029 melalui laju pertumbuhan ekonomi dapat mendukung penurunan kemiskinan dan peningkatan indeks modal manusia.

“Diperlukan keselarasan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, dan mengimbau agar sasaran pembangunan pertumbuhan ekonomi dapat mendukung penurunan kemiskinan dan peningkatan indeks modal manusia,” katanya secara daring dari Jakarta, Rabu (14/5).

Hal ini disampaikannya saat menghadiri (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Provinsi NTT secara daring.

Pemerintah pusat, ujar dia, menginginkan agar pembangunan pusat untuk daerah dan sebaliknya sehingga keselarasan bisa dirasakan bersama.

Karena itu,menurutnya, pertama yang diperlukannya adalah arah kebijakan RPJPN 2025-2029 dan peyelarasan RPJMD 2025-2029. Kedua, menyelaraskan kondisi itu dengan ekonomi Indonesia tahun 2026.

Ketiga pokok-pokok rancangan RKP perlu dicermati bersama dan keempat kondisi pembangunan NTT, Perpres 12 tahun 2025 tentang RPJPN 2025-2029 merupakan periode pertama pelaksanaan RPJMN 2025-2029.

“Ini adalah langkah penting dan fondasi kita, untuk bersama mencapai sasaran perkapita menuju negara maju,” ujar dia.

Menurutnya, tujuan pembangunan kewilayahan khususnya di Indonesia Timur harus mempertimbangkan pemerataan dengan strategis pembangunan melalui strategi afirmatif, konservasi dan penguatan konektivitas infrastruktur wilayah yang berkualitas dan ramah lingkungan melalui pokok kebijakan superhub pariwisata dan ekonomi kreatif bertaraf internasional.

“RPJPN adalah milik kita bersama yang harus diterjemahkan ke dalam setiap rencana kerja oleh Kementerian dan Daerah. Kita ingin memastikan pembangunan Sekolah Rakyat harus diimplementasikan dan membebaskan masyarakat dari rantai kemiskinan,” ujar dia.

Sehingga akan memperbaiki akses pendidikan dan memberikan pembangunan yang berdampak untuk Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

“Secara pribadi saya harapkan NTT bebas dari kemiskinan, dan bebas dari pendidikan yang rendah, mari bersama majukan NTT,” tambah dia.

Sementara itu Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud menegaskan aspek sinkronisasi penyelerasan hierarki perencanaan pembangunan dalam sambutannya.

“Secara singkat dalam RPJPN ada tiga hal yang menjadi landasan, yaitu transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola. Sejalan dengan Perpres 12 Tahun 2025 yang menuangkan keselarasan program prioritas nasional, kami mengapresiasi tema RKPD 2026 Provinsi NTT yaitu 'Peningkatan Produktifitas Untuk Ketahanan Pangan dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Eksklusif' telah disusun sejalan dengan tema diusung RKP nasional,” tambah dia.