Ini yang Ditargetkan Pemprov DKI Soal Kelanjutan Normalisasi Ciliwung

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta  berencana melanjutkan proyek normalisasi Sungai Ciliwung pada Juni 2025 guna mengatasi persoalan banjir.

“Nanti bulan Juni ini kita akan mulai kembali menormalisasi sungai Ciliwung karena selama ini memberi kontribusi 40 persen banjir yang ada di Jakarta,” kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung  di Jakarta, Rabu.

Pramono mengatakan normalisasi ini diharapkan bisa menangani  banjir yang memang menjadi problem bagi warga Jakarta terutama saat terjadi hujan.

Selain itu dia juga berharap, persoalan Jakarta lainnya seperti kemacetan, polusi, hingga sampah dapat ditangani secara bertahap.

Diketahui, proyek normalisasi Ciliwung tersebut sebenarnya sudah dimulai sejak era Gubernur Joko Widodo. Namun perkembangannya hingga kini masih terhambat, terutama terkait pembebasan lahan.

Program ini terhambat di sejumlah titik akibat penolakan dari warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai.

Pemprov Jakarta bertanggung jawab atas penertiban bangunan liar dan pembebasan lahan, sedangkan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) di bawah Kementerian PU menjalankan pekerjaan fisiknya.

Namun, dari rencana normalisasi sepanjang 33,69 kilometer, hanya sekitar 17,17 kilometer yang telah berhasil diselesaikan.

Sisa 16,52 kilometer lainnya terhambat karena penolakan warga terkait pembebasan lahan.

Di bawah kepemimpinan Pramono Anung, Pemprov Jakarta terus berusaha menghidupkan kembali proyek normalisasi Ciliwung dengan pendekatan yang lebih humanis.

Pramono sempat menyatakan bahwa normalisasi akan tetap berlanjut tanpa melakukan penggusuran.

Pramono optimis jika pendekatan ini berhasil, potensi banjir di Jakarta dapat ditekan hingga 40 persen.

Untuk merealisasikan target tersebut, Pemprov Jakarta bekerja sama dengan Kementerian PU dan Kementerian ATR/BPN guna memuluskan proses pembebasan lahan di sepanjang Sungai Ciliwung. Namun proses ini kembali terkendala adanya penolakan warga.