Baru Awal Mei, NTB Sudah Kantongi Rp1,6 Triliun!

MATARAM – Pendapatan daerah, atau Pendapatan Asli Daerah (PAD), sangat penting karena menjadi sumber utama dana bagi pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan.

PAD menentukan kemampuan daerah dalam membiayai pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta berbagai program pembangunan.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat realisasi pendapatan daerah hingga awal Mei 2025 sudah mencapai Rp1,625 triliun atau 26,28 persen dari total Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) 2025 sebesar Rp6,182 triliun.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB Nursalim mengatakan realisasi pendapatan belanja APBD NTB ini berada di urutan 15 besar dari 38 provinsi di Indonesia.

Sementara, untuk realisasi belanja APBD 2025 berada pada angka Rp1,481 triliun atau 23,82 persen yang masuk enam besar dari 38 provinsi.

"NTB masuk kategori realisasi sangat progresif di atas rata-rata nasional pada urutan ke-6 besar nasional," kata Nursalim di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Rabu (14/5).

Menurutnya, meski secara realisasi bagus, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan catatan terhadap realisasi belanja dan pendapatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB tersebut.

"Karena yang menjadi catatan ini realisasi pendapatan lebih rendah daripada belanja," terangnya.

Selain itu, realisasi pendapatan di Kota Bima berada di bawah angka nasional.

"Nah ini menjadi catatan Kemendagri perlu ada pendampingan Bima," ujarnya.

Adapun beberapa komponen realisasi pendapatan daerah, yakni pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp533,104 miliar atau 21,21 persen, pendapatan transfer sebesar Rp1,092 triliun atau 31,55 persen dan pendapatan transfer antardaerah sebesar Rp193,914 miliar atau 6,54 persen.

Sementara pada posisi belanja daerah, yakni belanja operasi sebesar Rp1,233 triliun atau 26,57 persen, belanja modal masih kecil karena posisi belanja modal pada triwulan satu sedang proses administrasi dan dokumen lainnya, sehingga belum dilakukan transaksi pembayaran.

Sedangkan, belanja tidak terduga (BTT) serta belanja transfer sebesar Rp227,255 miliar lebih atau 28,53 persen.

"Berdasarkan inpres, penggunaan APBD harus lebih banyak bersentuhan langsung ke masyarakat dan untuk membiayai program di kabupaten," katanya.