RI Termiskin Keempat di Kelompok Negara Berpendapatan Menengah Atas

JAKARTA - Bank Dunia menyatakan jumlah persentase penduduk miskin di Indonesia pada 2024 menempati peringkat keempat dunia untuk kategori kelompok negara berpendapatan menengah ke atas atau upper middle income country, yaitu mencapai 60,3 persen. Angka itu lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 61,8 persen.

Dalam laporan bertajuk Macro Poverty Outlook edisi April 2025, Bank Dunia mengatakan acuan garis kemiskinan untuk kategori negara upper middle income country sebesar 6,85 dollar AS per kapita per hari atau sekitar 110.867 rupiah per orang per hari dengan asumsi kurs 16.135 per dollar AS. Hal itu mengacu paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) pada 2017.

Selain itu, Bank Dunia juga memberi ukuran garis kemiskinan berdasarkan tingkat kemiskinan internasional (international poverty rate) sebesar 2,15 dollar AS per kapita per hari atau sekitar 34.690 rupiah. Sedangkan, patokan garis kemiskinan untuk kategori negara dengan pendapatan menengah ke bawah (lower middle income country) sebesar 3,65 dollar AS per kapita per hari atau sekitar 58.892 rupiah.

Peringkat keempat RI tersebut hanya lebih baik dibanding Afrika Selatan dengan persentase 63,4 persen, Namibia 62,5 persen dan Bostwana 61,9 persen.

Sementara itu, sepuluh negara dengan persentase penduduk miskin terbanyak dari kategori negara berpendapatan menengah ke bawah diantaranya Zambia 80,2 persen,

Nigeria 74,8 persen, Tanzania 72,8 persen, Timor-Leste 71,6 persen dan Republik Kongo 70,9 persen.

Peneliti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Awan Santosa mengatakan angka kemiskinan di Indonesia sangat ironis, sebab terjadi di tengah kelimpahan sumber daya alam (SDA), pesatnya pembangunan, dan merajalelanya korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).

“Ini mengindikasikan corak kemiskinan struktural yang terjadi di Indonesia,”tegas Awan. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan juga memerlukan langkah-langkah struktural melalui kebijakan redistribusi pendapatan, penegakan hukum dan keadilan, serta transformasi kelembagaan yang melibatkan penduduk miskin.

Sementara itu, Guru Besar Sosiologi dari Universitas Airlangga, Surabaya, Bagong Suyanto mengatakan ukuran kemiskinan Bank Dunia lebih realistis dan dengan angka 60,3 persen tersebut mencerminkan bahwa ada yang keliru tentang program penanggulangan kemiskinan yang selama ini dikembangkan.

“Sebaiknya kita fokus untuk mengatasi ini dengan melakukan perbaikan strategi pemberdayaan yang ada,” kata Bagong.