Pulau Sumbawa Jadi Provinsi? Gubernur NTB: Tunggu Keputusan Pusat!

Doc: Antara

Ket. Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal dikonfirmasi wartawan usai ramah tamah bersama pimpinan media massa dan wartawan di Pendopo Gubernur NTB di Mataram, Rabu (7/5).

Mataram - Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal angkat bicara terkait adanya usulan kembali pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) oleh delapan anggota DPRD NTB dari daerah pemilihan (Dapil) V Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat.

Orang nomor satu di NTB ini, mengatakan pemikiran pembentukan DOB Provinsi Pulau Sumbawa sudah lama disuarakan di NTB. Meski begitu, pembentukan provinsi baru tetap menjadi kebijakan pemerintah pusat, bukan daerah.

"Pemikiran itu kan sudah lama. Itu kan tergantung kebijakan pusat. Sementara ini kan masih moratorium," kata Iqbal di Mataram, Rabu (7/5).

Oleh karena itu, dirinya enggan menanggapi lebih jauh usulan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa tersebut.

"Nggak ada tanggapan. Itu kan kebijakan pusat. Tergantung pusat-lah," katanya singkat pada wartawan.

Sebelumnya, delapan anggota DPRD Nusa Tenggara Barat dari daerah pemilihan (Dapil) V Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat menyuarakan dukungan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).

Seluruh anggota Dapil V Sumbawa dan Sumbawa Barat yang menyuarakan itu antara lain: Salman, Iwan Panjidinata, Sambirang Ahmadi, Abdul Rahim, Nurdin, Asaat Abdullah, Syamsul Fikri, dan Rusli Manawari.

Iwan Panjidinata, Anggota DPRD NTB dari partai Gerindra itu mengatakan pembentukan DOB Provinsi Pulau Sumbawa untuk menyuarakan aspirasi masyarakat di Pulau Sumbawa agar membentuk DOB Provinsi Pulau Sumbawa.

"Kondisi hari ini bahwa masyarakat Pulau Sumbawa berharap pembentukan provinsi Pulau Sumbawa harus disuarakan. Kami anggota DPRD Dapil V mendukung Provinsi Pulau Sumbawa," ujarnya ditemui di Gedung DPRD NTB, Senin (5/5).

Ia menjelaskan bahwa pembentukan DOB Provinsi Pulau Sumbawa ini bukanlah berangkat dari kalangan elit. Suara itu merupakan keinginan seluruh masyarakat di lima kabupaten di Pulau Sumbawa, mulai Kota Bima, Kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa, dan Sumbawa Barat.

"Ada desakan dan aspirasi seluruh masyarakat di Pulau Sumbawa. Baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda. Jadi, kami mendukung atas keinginan masyarakat," ucap Iwan.

Oleh karena itu atas desakan dan aspirasi seluruh masyarakat di Pulau Sumbawa, pihaknya sangat mendukung pembentukan PPS tersebut. Karena suara itu datang dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda setempat.

"Jadi seluruhnya, kami mendukung atas keinginan masyarakat membentuk PPS," katanya.