Tak Main-Main! Pemerintah Targetkan Suntik Dana Jumbo Rp300 T untuk UMKM

TRENGGALEK – Kementerian dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Kemen-UMKM) menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp300 triliun pada 2025, sebagai bagian dari penguatan ekosistem pembiayaan usaha mikro nasional.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemen-UMKM, Riza Damanik, Senin (5/5), mengatakan alokasi pembiayaan tersebut diproyeksikan menjangkau 2,4 juta debitur baru serta 1,1 juta debitur yang lulus dari skema sebelumnya (graduasi), dengan 60 persen di antaranya difokuskan pada usaha produktif.

"Pembiayaan ini diarahkan untuk mendorong pertumbuhan sektor unggulan di setiap daerah agar mampu menciptakan lapangan kerja dan memperkuat pendapatan masyarakat," kata Riza saat menghadiri Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di GOR Gajah Putih, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.

Festival tersebut merupakan rangkaian kegiatan nasional yang digelar di 18 provinsi. Trenggalek menjadi lokasi kedua setelah Kalimantan Barat, dengan melibatkan lebih dari 1.200 pelaku usaha mikro yang ada di wilayah tersebut.

Menurut Riza, peserta festival memperoleh berbagai kemudahan layanan. Mulai dari sertifikasi halal, pengurusan PIRT, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, akses permodalan, asuransi mikro, hingga pendampingan hukum dan pendaftaran merek dagang.

"Melalui festival ini, kami ingin memastikan pelaku usaha mikro lebih siap, produktif, dan bisa naik kelas," ujarnya.

Hingga 2 Mei 2025, Riza mengungkapkan bahwa realisasi KUR secara nasional telah mencapai Rp87,19 triliun atau sekitar 29,1 persen dari total target tahunan.

Namun, Riza mengakui masih ada sejumlah kendala di lapangan, salah satunya terkait literasi keuangan yang rendah di kalangan pelaku usaha mikro, terutama terkait akses pembiayaan formal.

"Karena itu kami menggandeng DPR, pemprov, dan pemkab untuk memperluas edukasi dan pendampingan agar pelaku usaha mikro bisa memanfaatkan fasilitas KUR secara optimal," ucapnya.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyambut positif penyelenggaraan festival tersebut. Ia menilai kegiatan itu dapat menjembatani kebutuhan pelaku usaha mikro dengan kebijakan pemerintah pusat.

"Festival ini memberi ruang bagi Kemenkop untuk memahami langsung persoalan di lapangan, termasuk soal akses permodalan, sertifikasi, dan perlindungan hukum," katanya.

Ia mencatat, meskipun Jawa Timur merupakan penyumbang usaha mikro terbesar di Indonesia, baru sekitar 300 ribu pengusaha yang dapat mengakses pembiayaan KUR. Padahal, jumlah penduduk provinsi ini melebihi 40 juta jiwa.

Novita mendorong kementerian dan lembaga terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi KUR, termasuk menghapus stigma bahwa pembiayaan ini hanya bisa diakses oleh kelompok masyarakat tertentu.

"KUR harus benar-benar inklusif dan menyasar masyarakat pelaku usaha di akar rumput, bukan hanya yang berada di permukaan," tegas politisi PDI Perjuangan itu.